Prabowo Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp15.000 Dikaji Ulang, Daerah 3T Jadi Sorotan

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta besaran anggaran tersebut dikaji kembali, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji," kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Selain anggaran, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki validitas data penerima manfaat. Data mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG juga diminta diperbarui agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Agustina mengatakan Presiden tidak ingin keputusan diambil secara terburu-buru. "Jadi Pak Presiden bener-bener tadi memberikan arahan 'oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG'. Beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya bener-bener bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar semua," ucap dia.

Dalam rapat bersama sejumlah menteri, lanjut Agustina, juga muncul pembahasan mengenai kemungkinan penghentian pemberian MBG kepada masyarakat kelompok ekonomi atas atau desil 8, 9, dan 10. Program tersebut nantinya akan lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Siapa di Balik Supplier Bahan Makanan MBG? DPR Minta Buka Data

"Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan," ungkap Agustina.

Evaluasi tersebut diharapkan membuat penyaluran Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif. Pemerintah juga ingin memastikan anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang menjadi prioritas.