Siapa di Balik Supplier Bahan Makanan MBG? DPR Minta Buka Data

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyoroti minimnya transparansi dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendesak Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka daftar pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan bahan baku program tersebut agar dapat diakses masyarakat.

Desakan itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghilangkan berbagai keraguan publik mengenai siapa saja pihak yang memperoleh kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok MBG.

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai hingga kini masih banyak pertanyaan dari masyarakat terkait mekanisme pelibatan UMKM dalam program strategis nasional tersebut. Kondisi itu, menurutnya, muncul karena belum adanya transparansi yang memadai.

"Masyarakat bertanya karena tidak ada transparansi. Bagaimana agar ekosistem ini sampai ke kecamatan, kelurahan, hingga desa-desa. Ini menjadi persoalan yang masih banyak dipertanyakan," ujar Yoyok dalam rapat.

Yoyok mengusulkan agar Kementerian UMKM mengoptimalkan platform SAPA UMKM, yang selama ini digunakan sebagai sarana pendataan dan pendampingan, menjadi platform yang lebih terbuka. Melalui pengembangan tersebut, masyarakat dapat melihat daftar pemasok bahan baku maupun penyedia kebutuhan MBG di setiap wilayah secara berkala.

Menurutnya, keterbukaan data tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program, tetapi juga memastikan kesempatan berpartisipasi terbuka bagi pelaku UMKM lokal di berbagai daerah.

Baca Juga: Pemeriksaan Dapur MBG Dihentikan, Mahfud MD Sebut Ada Dugaan 'Barter'

Ia berharap Kementerian UMKM segera menyelaraskan pelaku usaha di daerah dengan kebutuhan Program MBG sehingga manfaat program tidak berhenti pada pemenuhan gizi masyarakat.

Yoyok menegaskan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis seharusnya juga diukur dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa melalui keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok program.