PDIP Kritik Rencana Babinsa Awasi Pajak, 'Kasihan Rakyat Terus Dibenturkan dengan Tentara'

Wacana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai sorotan publik. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan kritik keras terkait rencana perubahan pola pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut.

Melalui keterangannya, Deddy Yevri Sitorus menyayangkan wacana pelibatan aparat aparat teritorial untuk memaksa atau mengawasi kepatuhan pajak masyarakat.

Ia menilai tugas pokok dan fungsi aparat keamanan tidak seharuskan digeser ke ranah sipil dan apalagi menarik pajak.

"Kalau ini benar jadi dilakukan, negara ini pantas disebut negara kacau balau! Kasihan banget rakyat harus terus menerus dibenturkan dengan tentara," ujar Deddy, Senin (20/7/2026).

Deddy menyoroti banyaknya program non-militer yang belakangan melibatkan peran aparat teritorial. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mengandalkan pendekatan militeristik untuk urusan administratif sipil dan perpajakan.

Di sisi lain, Markas Besar (Mabes) TNI memberikan klarifikasi dan menegaskan belum ada pembahasan resmi mengenai pelibatan prajuritnya dalam urusan perpajakan.

Menanggapi isu yang beredar, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa Mabes TNI belum pernah melakukan pembahasan bersama kementerian atau lembaga terkait mengenai pelibatan Babinsa dalam pengawasan pajak.

“Belum ada wacana atau pembahasan ke arah sana,” kata Mayjen TNI Muhammad Nas saat dihubungi, Senin (20/7/2026).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemukakan rencana perombakan sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat desa.

Dalam skema anyar tersebut, DJP berencana membangun jejaring informasi dengan menggandeng Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri guna membantu memetakan potensi pajak di lapangan.