Koalisi MBG Watch sebut Pengangkatan Sudaryono Jadi Kepala BGN Bentuk Normalisasi Konflik Kepentingan Politik

Koalisi MBG Watch menilai pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menyelesaikan krisis mendasar yang selama ini membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koalisi tersebut menilai pergantian pimpinan BGN hanya sebatas pergantian figur tanpa diikuti upaya serius untuk membenahi persoalan tata kelola, pemborosan dan salah sasaran anggaran publik, serta dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Afiliasi Sudaryono dengan Partai Gerindra juga dinilai semakin memperkuat persepsi publik mengenai potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan MBG," kata Koalisi dalam keterangannya.

Koalisi MBG Watch menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN tidak akan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Menurut mereka, selama desain kelembagaan, tata kelola, dan pengelolaan anggaran MBG tidak dibongkar secara menyeluruh, pergantian pimpinan hanya akan dipandang sebagai langkah temporer yang tidak menyentuh akar persoalan.

Koalisi MBG Watch juga menyoroti penahanan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026). Dadan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait penyimpangan tata kelola dan pengadaan Program MBG periode 2025–2026.

Menurut Koalisi MBG Watch, kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan hanya terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga mencerminkan krisis sistemik dalam tata kelola BGN.

Mereka menilai BGN sejak awal dibangun dengan sistem yang rapuh, minim pengawasan, dan rentan terhadap penyimpangan.

Koalisi MBG Watch menilai anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp229 triliun akan lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Di tengah berbagai persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan, mereka menilai keberlanjutan MBG berpotensi memperbesar kerugian negara dan beban masyarakat.

Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia menilai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN menunjukkan adanya potensi normalisasi konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik berskala besar.

"Penunjukan Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia sebagai Kepala BGN justru menunjukkan bahwa Presiden sedang menormalisasi konflik kepentingan dalam pengelolaan program publik bernilai raksasa," ujar Agus.

Menurutnya, konflik kepentingan dapat menjadi pintu masuk praktik koruptif karena keputusan negara berisiko dipengaruhi kedekatan politik, jaringan bisnis, dan loyalitas kekuasaan, bukan kepentingan penerima manfaat.

Sementara itu, Irma Hidayana dari Lapor Sehat mempertanyakan penunjukan pimpinan BGN yang dinilai tidak memiliki kepakaran di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

"Penunjukan pimpinan yang sama sekali tidak memiliki kepakaran di bidang gizi dan kesehatan masyarakat ini semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak serius menyelesaikan isu gizi dan kesehatan penerima manfaat MBG," ujar Irma.

Aktivis Mike Verawati juga menilai penunjukan pimpinan baru BGN mengaburkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan MBG secara independen dan bebas dari intervensi politik.

Ia menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program, termasuk penyediaan data capaian yang dapat mengukur efektivitas MBG.

Senada, Annete Mau dari Aliansi Ibu Indonesia menilai pergantian pimpinan BGN tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG.

"Pemerintah harus berhenti membohongi rakyat dengan memoles kebijakan di permukaan. Tukar guling posisi ketua BGN tidak akan memperbaiki busuk dan kacaunya pelaksanaan MBG," tegas Annete.

Ia juga mendesak pemerintah mengusut dugaan penyimpangan dalam program tersebut dan menghentikan MBG yang dinilainya membebani masyarakat.