Purbaya Soroti Rencana Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Senilai Rp3,5 Triliun, Buat Apa?

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mempertanyakan urgensi rencana Pemerintahurbaya Soroti Rencana Pemprov DKI Terbitkan Obligasi DKI Rp3,5 Triliun, Buat Apa? Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai instrumen pembiayaan baru.

Menurut Purbaya, kondisi keuangan DKI Jakarta saat ini masih tergolong sangat kuat sehingga ia belum melihat alasan mendesak bagi pemerintah daerah untuk mencari pendanaan melalui penerbitan obligasi.

"Buat apa dia terbitin obligasi? Kan uangnya banyak. Masih ada berapa triliun tuh," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (23/7/2026).

Ia mengaku belum mengetahui secara rinci tujuan penerbitan obligasi tersebut. Bahkan, hingga kini belum ada pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai rencana tersebut.

"Saya enggak tahu. Saya belum tahu," ucapnya.

Meski demikian, Purbaya menilai penerbitan obligasi daerah pada dasarnya tidak menjadi masalah selama kondisi fiskal pemerintah daerah tetap sehat dan memiliki kredibilitas yang baik.

"Kalau kredibel sama DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak kepake banyak, buat apa? Tapi saya nggak tahu. Nanti saya cek dengan mereka ya," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Pemprov DKI berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Instrumen tersebut diklaim menjadi obligasi daerah pertama yang diterbitkan di Indonesia dan ditujukan sebagai alternatif pembiayaan untuk memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kenapa Rp3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Dan kalau ini berhasil menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," kata Pramono dalam agenda Jakarta Budget Talks: Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga pada Rabu (22/7/2026).

Pramono menjelaskan, nilai penerbitan obligasi dipilih secara bertahap meski APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan instrumen pembiayaan baru di tingkat pemerintah daerah.

Ia mengibaratkan penerbitan obligasi seperti seseorang yang tetap memanfaatkan pinjaman meski memiliki kondisi keuangan yang kuat demi menjaga kesehatan finansial.

"Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam tetapi tetap meminjam, itu karena untuk membuat badannya lebih sehat," kata Pramono.

Baca Juga: Pramono Ungkap DKI Jakarta Siapkan Obligasi Rp3,5 Triliun pada 2027 untuk Danai LRT Hingga RSUD

Baca Juga: Obligasi Danantara US$5 Miliar Kantongi Rating Baa2 dari Moody’s, Tapi Outlook Masih Negatif

Pramono menegaskan, penerbitan obligasi bukan dilakukan untuk menutup defisit anggaran. Meski DKI Jakarta sempat mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, kondisi fiskal daerah dinilai tetap solid sehingga obligasi diarahkan sebagai skema creative financing untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan terbuka," ujar Pramono.