Beri Tiga Rekomendasi untuk Perkuat Tata Kelola BGN, Penulis Buku 'MBG dan Prabowonomics' Optimis pada Sudaryono

Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S. Deyang mendapat apresiasi dari pemerhati kebijakan publik, Notrida Mandica. Penulis buku "Makan Bergizi Gratis & Prabowonomics: Mewujudkan Amanat Konstitusi" itu menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono pada Rabu (22/7/2026) merupakan langkah yang tepat untuk memimpin lembaga strategis tersebut.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/7/2026), Notrida mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang besar dan membutuhkan pemimpin dengan kemampuan manajerial yang kuat. Menurutnya, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi modal penting untuk memimpin BGN.

"Presiden pasti sudah mempertimbangkan siapa kira-kira orang yang tepat untuk menjalani misi yang sangat mulia tapi nampak ambisius ini. Pak Sudaryono sudah menjadi Wakil Menteri Pertanian, jabatan yang cukup besar dan sangat prestigious. Beliau punya kapasitas secara manajerial. Meskipun latar belakang beliau bukan gizi, MBG ini memerlukan orang yang mampu melakukan structural penetration, yang mampu menerapkan kebijakan publik dari pusat hingga ke lokal, dari kebijakan yang ideal di pemerintahan sampai menjadi realitas di masyarakat," ujar Notrida.

Ia juga menilai keputusan Presiden yang langsung menunjuk pengganti pada hari yang sama merupakan langkah tepat agar pelaksanaan Program MBG tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.

Menurutnya, program yang harus berjalan secara simultan membutuhkan kepemimpinan yang terus berlanjut sehingga birokrasi tetap dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan.

Notrida juga menyoroti latar belakang akademik dan pengalaman Sudaryono yang dinilainya menjadi kombinasi yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Kepala BGN. Ia menyebut Sudaryono merupakan doktor bidang keuangan lulusan Institut Pertanian Bogor dengan predikat cum laude serta memiliki pengalaman selama dua tahun sebagai Wakil Menteri Pertanian.

"Yang penting beliau punya kombinasi manajemen yang bagus, dan itu pasti sudah beliau miliki karena sudah menjadi Wamen. Kemudian beliau punya latar belakang pendidikan di bidang keuangan, ini sesuatu yang sangat plus. Karena beliau pasti bisa menghitung dengan cermat bagaimana cara merencanakan, mengeksekusi, hingga mengawasi penggunaan anggaran. Ini sangat bagus untuk BGN," katanya.

Menurut Notrida, Program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945.

Ia menilai konsistensi pemerintah dalam menjalankan program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui kebijakan publik.

"Makan Bergizi Gratis itu bukan soal makanannya. Titik utamanya adalah bagaimana kita mengemban tugas itu sebagai pengemban amanat konstitusi. Ini sudah diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945, bahwa negara melindungi dan memberi makan pada orang-orang yang kurang mampu. Jika Kepala BGN yang baru konsisten dengan apa yang direncanakan, apa yang menjadi pemikiran, dan apa yang diutarakan Presiden, maka itu adalah bagian dari kewajiban konstitusi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat," ujarnya.

Notrida juga menekankan bahwa keberhasilan Program MBG tidak semata-mata diukur dari hasil akhir, melainkan dari kualitas proses pelaksanaannya. Menurut dia, proses yang baik dan konsisten akan menghasilkan kebijakan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Sebagai salah satu penulis buku General Check-Up Keuangan Negara, Notrida turut menyampaikan tiga rekomendasi untuk memperkuat tata kelola BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono.

Pertama, penerapan sistem e-budgeting agar penggunaan anggaran dapat diakses publik secara terbuka melalui platform digital BGN. Kedua, transparansi dalam proses tender proyek MBG dengan mekanisme yang terbuka dan berbasis kriteria yang jelas. Ketiga, membangun kolaborasi lintas kementerian serta melibatkan kalangan akademisi di bidang gizi dan lembaga terkait perlindungan ibu dan anak.

"Sekarang adalah zaman digital, jadi lebih mudah bagi pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui e-budgeting. Semua record ada di sistem elektronik dan bisa dilihat publik secara terbuka. Tender proyek juga harus dibuka. Jangan ada istilah perkawanan. Buka saja kepada publik siapa yang berminat menjadi kontraktor dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan MBG. Dan yang tidak kalah penting, BGN harus membangun ekosistem institusional dengan berbagai kementerian dan kalangan akademik gizi. Meskipun BGN lembaga independen, ia tidak bisa berdiri sendiri," jelasnya.

Baca Juga: BGN Siap Tindak Petugas SPPG Disiplin Rendah

Menutup keterangannya, Notrida mengatakan keberhasilan Sudaryono memimpin BGN memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari institusi pemerintah, kalangan akademisi, sekolah, orang tua, hingga masyarakat.

"Pak Sudaryono membutuhkan dukungan-dukungan secara institusi. Harus ada ekosistem institusi yang mendukung, ada ekosistem penerima manfaat. Ada orang tua, sekolah, anak, dan masyarakat umum yang mendukung. Mari kita beri kesempatan kepada beliau untuk mewujudkan visi-misi Presiden yang berdasarkan UUD 1945, dengan pijakan bahwa MBG adalah salah satu bentuk realitas dari kedaulatan rakyat," tutupnya.