Ironi Prabowo: Gencar Bikin Lembaga Baru, Tapi Tak Bisa Ganti Kapolri hingga Jaksa Agung

Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Henri Subiakto, menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang membuat sejumlah lembaga baru, seperti Universitas Republik Indonesia (URI), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Henri menilai langkah tersebut tidak tepat karena Indonesia sudah memiliki ribuan universitas, koperasi unit desa, dan sekolah dasar. Ia menyebut Prabowo seolah sedang membangun 'negara dalam negara'.

"Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara. Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 Universitas Baru. Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi Baru. Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin Sekolah Baru, Sekolah Rakyat," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (27/7).

Menurutnya, Prabowo seolah menganggap lembaga yang sudah ada tidak baik, sehingga lebih memilih membuat institusi baru ketimbang membenahi yang lama. Henri juga menilai langkah tersebut berpotensi melanggar regulasi. 

"Malah apa yang dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih?" ucap pakar hukum siber itu.

Baca Juga: ST Burhanuddin Minta Maaf soal Kasus Febrie, Anggota DPR Sudah Berulang Kali Ingatkan Jaksa Agung

Henri menambahkan, ironisnya di saat bersamaan Prabowo justru seorlah belum bisa menunjuk Kapolri baru, Panglima TNI baru, Jaksa Agung baru, maupun menteri-menteri pengganti dari kabinet sebelumnya. Padahal, publik banyak menyuarakan perlunya pembaruan di sektor-sektor tersebut.

"Persoalan persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yang baik. Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal hal baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini," tandasnya.