Contohkan Gentengisasi, Mahfud MD Sebut Purbaya 'Kasihan' Selalu Jelaskan Asal Dana Kebijakan Prabowo

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan kritik terhadap pola pengambilan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya kerap diumumkan sebelum seluruh mekanisme hukum, administrasi, dan penganggaran disiapkan.

Dalam podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (28/7/2026), Mahfud mengaku pihak yang paling ia kasihani dalam kondisi tersebut justru Menteri Keuangan Purbaya.

Menurutnya, setiap kali kebijakan baru diumumkan, Menteri Keuangan harus menjelaskan sumber pendanaan meski nomenklatur anggarannya belum tersedia dalam APBN.

"Saya enggak tahu kalau di lingkungan Presiden sendiri nampaknya begitu. Presiden bilang langsung, semuanya nunduk mencari cara untuk dilaksanakan. Yang paling kasihan itu Purbaya. Menteri Keuangan. Purbaya terus harus menjelaskan uangnya dari mana," kata Mahfud.

Mahfud mencontohkan polemik pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) yang menurutnya belum memiliki dasar administrasi maupun penganggaran yang jelas.

Ia mempertanyakan dari mana sumber pembiayaan universitas tersebut jika belum terdapat nomenklatur resmi dalam APBN.

"Belum ada penjelasan sumber dananya. Di APBN nomenklaturnya apa? Tidak ada nomenklatur URI. Lalu tiba-tiba disuruh buat. Kan pusing Menteri Keuangan menjelaskan uangnya dari mana," ujarnya.

Mahfud menegaskan pembentukan lembaga negara semestinya mengikuti prosedur pemerintahan, termasuk memastikan dasar hukum dan alokasi anggaran telah tersedia sebelum diumumkan kepada publik.

Ia memahami seorang menteri tidak mungkin secara terbuka menyatakan presiden melakukan kekeliruan. Karena itu, menurutnya, kehati-hatian harus dimulai dari kepala negara.

"Menteri Keuangan tidak boleh mengatakan Presiden salah. Seperti halnya ketika saya menjadi Menko dulu, saya juga tidak boleh mengatakan Presiden salah. Oleh sebab itu presidennya yang harus hati-hati," tegasnya.

Selain URI, Mahfud juga menilai sejumlah kebijakan lain menunjukkan pola yang sama, yakni diumumkan lebih dahulu sebelum mekanisme pelaksanaannya matang.

Baca Juga: Mahfud MD Kritik Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Sebut Prabowo Keliru secara Prosedur

Ia menyinggung gagasan Board of Peace, program Makan Bergizi Gratis (MBG), reciprocal trade dengan Amerika Serikat, hingga program gentengisasi yang menurutnya sempat muncul namun tidak terdengar lagi kelanjutannya.

"Ada lagi gentengisasi. Muncul secara tiba-tiba. Tapi enggak jalan. Itu bukti bahwa terlalu spontan," kata Mahfud.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah yang melibatkan penggunaan anggaran negara harus disusun melalui mekanisme yang benar agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.