Dulu Janjikan 400 Fakultas Kedokteran, Mahfud MD Minta DPR Ingatkan Prabowo Soal URI

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan pendidikan tinggi.

Dalam podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (28/7/2026), Mahfud menyatakan pemerintah melantik pimpinan universitas lebih dahulu, sementara berbagai persyaratan mendasar dinilai belum dijelaskan kepada publik.

Menurutnya, lembaga, fakultas, program studi, lokasi kampus, hingga kelayakan akademik seharusnya telah dipastikan sebelum universitas diumumkan dan dijalankan.

"Saya ingin menyampaikan kepada Pak Prabowo, maaf Pak, saya bukan Londo Ireng, tapi Bapak salah mendirikan URI itu," ujar Mahfud.

Ia juga mempertanyakan penggunaan jabatan gubernur sebagai pimpinan universitas karena menurutnya posisi tersebut tidak dikenal dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Mahfud menyebut pendirian URI tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.

Selain mengkritik proses pendirian URI, Mahfud meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, apabila para menteri tidak mungkin menyampaikan kritik kepada presiden, maka DPR memiliki posisi konstitusional untuk meminta penjelasan apabila ditemukan persoalan prosedural.

"Kalau menteri tidak mungkin menyalahkan Presiden, DPR yang harus mengingatkan. Mereka sejajar secara konstitusional," katanya.

Baca Juga: Contohkan Gentengisasi, Mahfud MD Sebut Purbaya 'Kasihan' Selalu Jelaskan Asal Dana Kebijakan Prabowo

Mahfud juga menyinggung janji pemerintah untuk mendirikan 400 fakultas kedokteran yang menurutnya hingga kini belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Ia mengaku khawatir URI akan mengalami nasib serupa apabila diumumkan lebih dahulu tanpa kesiapan yang memadai.

"Kalau memang mau mendirikan 400 fakultas kedokteran, sekarang mana hasilnya? Jangan sampai URI bernasib sama, diumumkan besar-besaran tetapi realisasinya tidak jelas," pungkas Mahfud.