Sekjen Kemendagri Dorong Transformasi Satpol PP Jadi Lebih Humanis

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong transformasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Arahan itu disampaikan Tomsi saat membuka Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Pusdiklat PT JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).

Menurut Tomsi, interaksi Satpol PP dengan masyarakat menjadi cerminan pelayanan pemerintah sehingga setiap personel perlu mengedepankan empati dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek masyarakat langsung melabeli toko itu jelek,” ujarnya.

Tomsi menjelaskan peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan karena personel Satpol PP berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelatihan diperlukan untuk menyamakan standar kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap prosedur operasional, serta membangun budaya pelayanan yang profesional.

Selain penguatan kompetensi, ia meminta Satpol PP mengembangkan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, peran Satpol PP tidak hanya terbatas pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya,” kata Tomsi.

Ia mencontohkan bentuk pelayanan yang dapat dikembangkan antara lain membantu anak menyeberang jalan, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya.

Tomsi juga meminta para kepala Satpol PP di daerah menjadi teladan dalam mendorong perubahan budaya organisasi. Ia berharap hasil pelatihan dapat diterapkan secara konsisten sehingga kualitas pelayanan Satpol PP semakin meningkat.

“Saya berharap keberadaan di sini betul-betul membawa suatu perubahan dan yakinkan kepada kepala daerah masing-masing bahwa komitmen Bapak Menteri berkaitan dengan membuat Satpol PP sebagai satuan Polisi Pamong Praja yang dicintai oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Kemendagri Ungkap Pemerintah Pusat Nunggak DBH Rp70,2 Triliun ke 413 Pemda

Baca Juga: Sekjen Kemendagri Harap Pamong Praja Muda IPDN Jadi Agen Perubahan di Daerah

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Linmas agar memiliki standar kompetensi yang lebih seragam dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Mayjen TNI Edi Nurhabad, Executive Advisor PT JISS Ari Yusuf Amir, Direktur Utama PT JISS Brigjen TNI (Purn.) M. Gultan, jajaran direksi PT JISS, serta peserta Bimtek ToT Satpol PP dan Linmas dari berbagai daerah.