Kumpulkan Para Kepala Daerah, Prabowo Diminta Stop Berceramah, Kali ini Harus Lebih Banyak Mendengarkan

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Jakarta dengan agenda rapat khusus untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan tersebut penting dilakukan mengingat masih banyak persoalan terkait pelaksanaan otonomi daerah yang belum terselesaikan.

Menurut Jamiluddin, selama ini daerah memahami bahwa hanya enam bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi atau hukum, moneter dan fiskal, serta agama.

Di luar enam bidang tersebut, pemerintah daerah menganggap memiliki kewenangan untuk mengelolanya.

Namun, kata dia, pemerintah daerah masih kerap merasa pemerintah pusat mengambil alih sejumlah kewenangan yang seharusnya berada di tangan daerah, seperti dalam pemberian izin pertambangan.

"Program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, juga dinilai memperkuat pendekatan sentralistis dan kurang sejalan dengan semangat desentralisasi," ujar Jamiluddin dalam keterangannya.

Selain itu, sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kondisi tersebut membuat daerah terdampak langsung ketika pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Di sisi lain, sebagian besar anggaran daerah juga terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi terbatas. Kesenjangan kemampuan fiskal dan tingkat kesejahteraan antardaerah pun dinilai masih tinggi.

"Ketimpangan ini membuat banyak daerah sulit mandiri dan tetap bergantung pada bantuan pemerintah pusat, terutama untuk pembiayaan pembangunan," kata Jamiluddin kepada Warta Ekonomi.

Ia juga menyoroti maraknya kasus korupsi di daerah yang dinilai perlu menjadi salah satu agenda utama dalam rapat khusus tersebut. Menurutnya, praktik korupsi dapat menghambat pembangunan karena mengurangi anggaran daerah yang sebenarnya sudah terbatas.

Jamiluddin menegaskan rapat antara Presiden Prabowo dan para kepala daerah seharusnya berlangsung dalam komunikasi dua arah. Ia berharap kepala negara lebih banyak mendengarkan berbagai persoalan yang disampaikan daerah daripada hanya memberikan arahan sepihak.

"Karena itu, dalam rapat khusus itu, Presiden Prabowo seyogyanya banyak mendengarkan, bukan hanya komunikasi satu arah, apalagi hanya menceramai kepala daerah yang diikuti perintah," 

"Melalui mendengarkan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memetakan persoalan daerah dengan benar dan akurat. Dari pemetaan inilah seharusnya Prabowo mengambil kebijakan sebagai solusi mengatasi persoalan di daerah," tutupnya.