Bukan Pajak, Kabinet Bayangan Berencana Minta Dana 'Perjuangan' Secara Sukarela

Kabinet Bayangan yang baru diluncurkan pada akhir Juli 2026 mulai membeberkan sejumlah program yang akan dijalankan. Salah satu gagasan yang paling menyita perhatian adalah rencana menggalang dana sukarela dari masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai mendesak.

Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengatakan mekanisme yang disiapkan bukan berupa pungutan layaknya pajak, melainkan crowdfunding atau penggalangan dana sukarela yang dikelola secara terbuka dan ditujukan untuk kepentingan publik.

"Akan ada potensi kita melakukan crowdfunding terhadap hal tertentu," kata Feri dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Selasa (4/8/2026).

Baca Juga: Prabowo Resah Pejabat Berguguran karena Korupsi, Muncul Sinyal Ubah Arah Pemerintahan?

Menurut Feri, dana yang berhasil dihimpun nantinya akan difokuskan untuk membantu penanganan persoalan riil di masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum yang rusak maupun infrastruktur yang membutuhkan perbaikan cepat.

"Misalnya ada jembatan rusak di suatu daerah, atau sekolah rusak. Nanti kita akan buka crowdfunding dengan anggaran yang terbuka, untuk publik ketahui," ujarnya.

Ia memastikan seluruh proses pengelolaan dana akan dilakukan secara transparan. Meski pelaksanaan proyek dilakukan terlebih dahulu, laporan penggunaan anggaran akan disampaikan kepada masyarakat setelah manfaatnya benar-benar dirasakan.

"Lalu nanti akan dieksekusi secara rahasia sampai jadi. Jadi setelah manfaatnya dirasakan publik, baru kita laporkan kepada publik," ucap dia.

Feri kemudian menegaskan bahwa skema tersebut sama sekali berbeda dengan mekanisme perpajakan yang dilakukan pemerintah. Ia menyebut dana yang dihimpun sepenuhnya berasal dari partisipasi sukarela masyarakat.

"Kalau negara menarik pajak. Nah, ini bukan pajak, ini dana perjuangan bersama, sukarela," jelas Feri.

Selain mengungkap rencana penggalangan dana, Feri juga memaparkan agenda lain yang sedang dipersiapkan Kabinet Bayangan. Salah satunya adalah penyelenggaraan debat bergaya Oxford yang mempertemukan gagasan kabinet bayangan dengan kabinet pemerintahan.

Baca Juga: Baru 6 Bulan, Program MBG Prioritas Prabowo Sudah Habiskan Rp101,1 Triliun APBN

Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai secara langsung kualitas argumentasi dan kebijakan dari kedua belah pihak. Namun, ia mengaku tidak terlalu yakin para menteri akan bersedia hadir.

"Supaya publik tahu dua arah. Tentu saja kami sadar menteri tidak akan mau datang ke forum debat itu," ujarnya.

Apabila pihak pemerintah tidak hadir, Feri mengatakan peran tersebut akan digantikan oleh masyarakat sebagai representasi suara publik.

"Nanti akan digantikan dengan publik. Publik yang akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab," lanjutnya.

Sebagai informasi, Kabinet Bayangan (shadow cabinet) merupakan kelompok tokoh oposisi yang bertugas mengawasi sekaligus memberikan alternatif terhadap kebijakan kementerian pemerintah. Struktur yang beranggotakan 15 tokoh itu resmi diperkenalkan pada akhir Juli 2026.