Kabinet Bayangan Buka Peluang Pembentukan Kepala Daerah Bayangan

Sekretaris Kabinet Bayangan, Fery Amsari, membuka peluang pembentukan kepala daerah bayangan sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, konsep tersebut dapat dikembangkan untuk memperkuat fungsi kontrol publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pernyataan itu disampaikan Fery di sela acara "Rakyat 'Nguliahi' Kabinet Bayangan" Chapter 1 bertema Pelanggaran HAM, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi yang digelar di Rumah Belajar Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026).

"Bisa saja segala ide baik tidak kami tutup-tutupi, apalagi jika ada perbincangan di daerah agar lebih baik," kata Fery.

Menurut dia, gagasan pembentukan kepala daerah bayangan dinilai penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, sebagaimana fungsi yang selama ini dijalankan Kabinet Bayangan di tingkat nasional.

Fery menjelaskan, perluasan konsep tersebut dapat menjadi sarana bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah secara lebih efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Fery juga menanggapi isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan ramai diperbincangkan.

Ia menilai pemerintah perlu belajar dari konsep efisiensi yang diterapkan Kabinet Bayangan, yang hanya beranggotakan sekitar 15 orang tetapi tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan.

"Pemerintah perlu belajar dari kabinet bayangan soal efisiensi. Dengan hanya 15 orang, kabinet bayangan tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan secara efektif," ujarnya.

Acara "Rakyat 'Nguliahi' Kabinet Bayangan" Chapter 1 digelar pada Selasa (4/8/2026) pukul 15.00 WIB dengan mengangkat tema pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.