Jelang Pertemuan Trump dan Xi Jinping, BUMN China Diduga Kirim 46 Ton Material Drone ke Rusia
Kredit Foto: Reuters
Sebuah perusahaan milik negara China, Jilin Chemical Fiber Group, dilaporkan mengirimkan 46 ton material prekursor serat karbon kepada produsen drone Rusia, Alabuga-Volokno, pada awal 2026.
Dilansir dari Telset, dokumen pengiriman yang ditinjau pemerintah Amerika Serikat dan Inggris mengungkap bahwa material strategis tersebut dikirim menggunakan kode bea cukai untuk serat sintetis sipil. Cara tersebut diduga bertujuan menghindari sanksi internasional.
Kargo yang terdiri dari dua kontainer besar itu dikirim kepada anak perusahaan Rosatom, korporasi nuklir milik pemerintah Rusia. Alabuga-Volokno sendiri memproduksi 39 jenis serat karbon yang digunakan untuk kebutuhan roket, penerbangan hingga armor.
Perusahaan tersebut diproyeksikan mengalokasikan 89 persen hasil produksinya untuk industri pertahanan Rusia pada 2030.
Pakar senjata David Albright memperkirakan pengiriman 46 ton material tersebut berpotensi menyediakan pasokan untuk memproduksi hingga 1.300 drone serang jarak jauh. Menurut dia, material tersebut seharusnya dicatat dalam dokumen bea cukai sebagai barang berkegunaan ganda atau dual-use.
Ukrainian Security and Cooperation Centre mencatat sedikitnya delapan tender pengiriman serupa antara Jilin Chemical Fiber Group dan Alabuga-Volokno sejak 2022. Sementara itu, data Kiel Institute menunjukkan China kini menjadi pemasok utama yang menyumbang lebih dari 60 persen komponen penopang produksi militer Rusia.
Namun, Kedutaan Besar China di Washington membantah tuduhan tersebut. Beijing menegaskan bahwa pihaknya menerapkan pengawasan ketat terhadap barang dual-use dan tidak pernah membekali senjata kepada pihak yang berkonflik.
Rosatom juga menyampaikan pernyataan serupa terkait kepatuhan anak perusahaannya terhadap regulasi.
"Rosatom dan perusahaan-perusahaannya beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap hukum dan persyaratan regulasi yang berlaku," kata seorang juru bicara perusahaan negara Rusia itu.
Juru bicara tersebut juga membantah dugaan manipulasi dokumen ekspor.
"Klaim apa pun yang menyatakan sebaliknya adalah salah dan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang cara kerja otoritas bea cukai Rusia," katanya.
Mantan Deputy Assistant Director CIA untuk Asia Timur dan Pasifik Dennis Wilder menilai transaksi perusahaan BUMN China tersebut tidak mungkin berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah China.
"Mereka melakukannya dengan mengetahui bahwa pemerintah China tidak akan menindak mereka karenanya," kata Wilder.
Menurut Wilder, anggapan bahwa perusahaan milik negara China dapat menyembunyikan aktivitasnya dari pemerintah China juga sulit diterima.
"Gagasan bahwa perusahaan milik negara China bisa menyembunyikan sesuatu dari pemerintah China sama sekali tidak masuk akal," ujarnya.
Baca Juga: Merek China Ini Mulai Mengusik Pasar Otomotif Eropa, Penjualan Tembus 10 Besar
Pengungkapan tersebut mencuat menjelang rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington.
Xi sebelumnya menegaskan sikap China terkait konflik di Eropa Timur. Pada 2023, dia mengatakan China tidak akan memperburuk konflik maupun mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
"Kami tidak akan menambah bahan bakar ke api, dan di atas semua itu kami tidak akan mengambil keuntungan," kata Xi.
Pemerintah Ukraina menilai pasokan dari China turut membuat industri pertahanan Rusia terus berkembang. Karena itu, Kyiv mendesak penerapan sanksi sekunder serta pengetatan kontrol ekspor secara global.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: