Ade Armando Minta Prabowo Jangan Berani-Berani Pidato Tanpa Naskah, 'Bapak Jangan Tersinggung Ya? Nanti Ton Bacanya Triliun'

Mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, mengkritik Presiden Prabowo Subianto terkait kebiasaan menyampaikan pidato dan penjelasan publik tanpa menggunakan naskah tertulis.

Menurut Ade, penyampaian informasi tanpa teks berpotensi memicu kesalahan penyampaian data yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan setelah pernyataan Prabowo mengenai keuntungan sebuah penggilingan padi yang disebut bisa mencapai Rp2 triliun per bulan menuai perhatian publik.

"Kali ini saya kembali ingin memberi masukan buat Pak Prabowo dan timnya. Pak Presiden, jangan tersinggung ya, ini untuk kebaikan Bapak kok, walau mungkin tidak terlalu menyenangkan," kata Ade.

Ade menyarankan agar setiap pidato atau pernyataan Presiden disiapkan melalui proses penyusunan naskah yang lebih matang. Menurutnya, akurasi data harus menjadi perhatian utama sebelum informasi disampaikan kepada publik.

"Intinya, saya ingin mengatakan: Pak Prabowo jangan lagi berpidato atau bahkan memberi penjelasan di depan publik tanpa menggunakan teks. Teksnya pun harus dirancang dengan cermat. Pak Prabowo harus duduk bersama-sama tim penulis naskah untuk menjaga, yang paling penting, akurasi data," ujarnya.

Ade secara khusus menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut satu penggilingan padi dapat meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan saat musim panen.

Menurutnya, angka tersebut sulit diterima secara logis karena jauh melampaui keuntungan yang lazim diperoleh industri penggilingan padi.

Ia menduga terjadi kesalahan pembacaan data dalam naskah yang diterima Presiden. Menurut Ade, informasi yang dimaksud kemungkinan merujuk pada keuntungan sebesar dua ton beras, bukan Rp2 triliun.

"Saya duga Pak Prabowo salah memahami naskah. Mungkin sekali sebenarnya informasi yang Bapak baca adalah bahwa satu penggilingan menghasilkan keuntungan dua ton beras, bukan Rp2 triliun," kata Ade.

Meski menyampaikan kritik, Ade menegaskan bahwa masukannya ditujukan untuk memperbaiki kualitas komunikasi publik pemerintah, bukan untuk menjatuhkan Presiden.