Investasi Sosial Didorong Jadi Strategi untuk Memperkuat Ekonomi Masyarakat Inklusif

Bangun Bangsa menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui "Bangun Bangsa Conference 2026 bertajuk Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy".

Konferensi tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku pemberdayaan masyarakat. Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan investasi sosial yang mampu menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Pembahasan dalam konferensi berfokus pada pertumbuhan komunitas berkelanjutan serta penyelarasan strategi investasi sosial dengan agenda pembangunan nasional. Salah satu perhatian utamanya adalah mengenai investasi sosial yang dapat memperluas kesempatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau.

President Director Bentoel Group sekaligus inisiator Bangun Bangsa, William Lumentut, mengatakan tantangan sosial ekonomi saat ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.

Menurut dia, investasi pada manusia dan komunitas diperlukan untuk membuka peluang, meningkatkan kapasitas, serta menciptakan akses sehingga masyarakat dapat tumbuh secara mandiri.

William menjelaskan, Bangun Bangsa berawal dari inisiatif percontohan di Kota Malang pada 2024. Program tersebut kini telah berkembang ke empat kota dan kabupaten di Indonesia dengan lebih dari 200 penerima manfaat.

Perkembangan tersebut, kata William, memperkuat keyakinan bahwa investasi sosial dapat memberikan dampak lebih besar apabila dibangun melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi hijau merupakan arah kebijakan strategis bagi Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

Rachmat menyampaikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau baru pada 2029.

Selain menciptakan pekerjaan baru, transisi tersebut diproyeksikan mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai target tersebut, Rachmat menilai diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dengan menempatkan manusia, pengembangan keterampilan, dan inklusi sosial sebagai bagian penting dari pembangunan.

Perspektif tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan dalam Bangun Bangsa Conference 2026, terutama mengenai bagaimana investasi sosial dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah diskusi dalam konferensi menyoroti perlunya mengubah pendekatan investasi sosial dari sekadar aktivitas filantropi menjadi bagian dari strategi pembangunan.

Pendekatan tersebut membutuhkan penggunaan data dan evaluasi untuk mengukur dampak program. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat, perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, serta pengembangan model pemberdayaan yang dapat diterapkan di berbagai daerah menjadi perhatian.

Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Sihol P. Aritonang menilai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan masyarakat di sekitarnya.

Karena itu, investasi kepada masyarakat dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis sekaligus diarahkan untuk menghasilkan dampak yang dapat diukur dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Penguatan ekonomi masyarakat juga dibahas melalui perspektif pemberdayaan UMKM. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM membutuhkan proses yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi disertai pendampingan berkelanjutan.

Menurutnya, akses pembiayaan dan perluasan pasar juga menjadi faktor penting agar pelaku UMKM dapat meningkatkan skala usahanya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dinilai diperlukan untuk memperluas kesempatan bagi UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Baca Juga: Pembiayaan Hijau Tembus Ratusan Triliun, Perbankan Diminta Perkuat Tata Kelola

Melalui Bangun Bangsa Conference 2026, Bangun Bangsa mendorong terbentuknya standar baru dalam investasi sosial di Indonesia. Pendekatan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pelaksanaan program, tetapi juga pada perubahan yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

Ke depan, Bangun Bangsa berkomitmen memperluas kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk menghadirkan lebih banyak inisiatif pemberdayaan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus mendukung percepatan transisi Indonesia menuju ekonomi yang hijau dan berkelanjutan.