Prabowo Sebut Kepala Daerah Gak Becus Kerja, Ekonom Balas: Duitnya Gak Ada

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah pusat siap turun tangan apabila persoalan masyarakat di tingkat desa tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Namun, pernyataan tersebut mendapat sorotan dari Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya yang justru menilai persoalan sejumlah daerah tidak semata-mata soal kinerja kepala daerah, melainkan keterbatasan anggaran.

“Presiden menyatakan kalau gubernur, bupati, camat, kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa maka Presiden tidak akan segan-segan turun tangan,” tulis Berly di akun X.

Menurutnya, masalah yang disoroti Presiden seperti pembangunan jembatan dan sekolah membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut ketika dana transfer ke daerah justru mengalami penurunan.

Baca Juga: 'Jangan Diskusi dengan Teddy' Argumen Prabowo soal Pendidikan Indonesia Tertinggal Disorot

Berly kemudian membandingkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang menjadi salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengelola pembangunan dengan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Pemda yang kelola dengan koordinasi ke pusat sehingga uangnya berputar di daerah,” lanjut dia.

Persoalannya, Berly menyoroti penurunan drastis anggaran DAK Fisik dalam beberapa tahun terakhir. Total pagu alokasi anggaran DAK Fisik secara nasional pada Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp53,82 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar Rp5 triliun dalam APBN 2026.

Baca Juga: Mahfud MD Curiga Ada Barter Kasus Korupsi MBG dan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Tak hanya DAK Fisik, Berly juga menyoroti keseluruhan Dana Transfer ke Daerah (TKD). “DAK Fisik adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tahun 2024 nilainya Rp857,6 triliun. Tapi TKD pada tahun 2026 ditetapkan hanya sekitar Rp693 triliun alias turun 19,2 persen,” terangnya.

Dengan kondisi tersebut, Berly menilai tidak tepat jika ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat langsung dianggap sebagai bukti kepala daerah tidak bekerja. Ia meminta kondisi keuangan daerah turut menjadi pertimbangan sebelum pemerintah pusat memberikan ultimatum.

“Jadi kalau ditanya kenapa sebagian pemda tidak bisa penuhi kebutuhan rakyat, jawabannya karena transfer ke daerah turun dan kas pemda menipis. Singkatnya, duitnya nggak ada,” tegas Berly.

Sebelumnya, Prabowo memang memberikan sinyal keras bahwa pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika keluhan warga di tingkat desa tidak mendapatkan penyelesaian. Ia bahkan menyatakan siap turun langsung apabila kepala daerah hingga kepala desa dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Rp1 miliar satu desa satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp400 juta rata-rata, Rp700 juta, Rp800 juta. Yang besar mungkin Rp2 M, Rp3 M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu," kata Prabowo saat menghadiri Peluncuran dan Bedah Buku “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Kalau gubernur , kalau bupati , kalau camat, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakkan oleh rakyat," lanjut Prabowo.