Ruben Onsu: Masuk Akal Gak Sih Pengeluaran Rp200 Juta per Bulan untuk Anak di Bawah Umur?

Persoalan nafkah anak kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum Ruben Onsu dan Sarwendah. Bukan hanya soal nominal yang kecil, pihak Ruben kini juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana yang selama ini rutin diberikan untuk kebutuhan anak-anaknya.

Melalui sang kuasa hukum, Minola Sebayang, Ruben bahkan berencana melakukan audit terhadap aliran uang nafkah tersebut. Langkah itu disebut bukan untuk menghindari kewajiban, melainkan untuk memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

"Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan ke mana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak bukan hak mantan," kata Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga: Sarwendah Dicurigai Tak Amanah? Ruben Onsu Beber Alasan Mau Audit Nafkah Rp200 Juta

Persoalan semakin mencuat karena jumlah pengeluaran yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Minola mempertanyakan kewajaran penggunaan dana sebesar itu untuk anak yang masih di bawah umur.

"Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya Rp200 juta sampai Rp263 juta per bulan? Belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya. Ya jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga fix biaya anak-anak itu berapa sih per bulan," ujar Minola Sebayang.

Menurut Minola, pihak Ruben membutuhkan rincian tersebut agar tidak muncul persoalan di kemudian hari, termasuk tudingan bahwa Ruben tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah. Dengan adanya laporan penggunaan dana, besaran nafkah yang diberikan dapat diketahui secara jelas.

Baca Juga: Ruben Onsu Terpaksa Absen di Sidang Hak Asuh Anak, Sarwendah: Ini Masalah...

"Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit ya agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang Rp200 juta sampai Rp263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak," jelasnya.

Tak hanya uang nafkah bulanan, penggunaan kartu kredit Sarwendah yang disebut berkaitan dengan kebutuhan anak juga ikut dipertanyakan. Pihak Ruben ingin memastikan tagihan yang dibayarkan memang digunakan untuk kepentingan anak dan bukan bercampur dengan kebutuhan pribadi.

"Karena seorang wali ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah," imbuh Minola.

Rencana audit tersebut pun menjadi salah satu isu yang berpotensi mewarnai proses penyelesaian persoalan antara Ruben dan Sarwendah, terutama terkait pemenuhan kebutuhan anak-anak mereka.