Rencana Israel Gulingkan Pemerintah Iran Gagal, Erdogan Disebut Jadi Penghalang

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan disebut menjadi salah satu faktor utama yang menggagalkan rencana rahasia Israel untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Rencana tersebut sebelumnya dibahas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut laporan The Telegraph, Netanyahu memaparkan skenario perubahan rezim di Teheran kepada Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pada Februari 2026. Rencana itu disebut melibatkan badan intelijen Israel Mossad dan CIA.

Salah satu skenario yang dibahas adalah mengirim ribuan pejuang Kurdi ke wilayah barat Iran. Pasukan tersebut direncanakan bergerak dari Kurdistan Irak dengan dukungan udara Amerika Serikat.

Operasi itu diharapkan dapat memicu pemberontakan sekaligus melemahkan pemerintahan Iran. Namun, rencana tersebut akhirnya tidak pernah dijalankan.

Erdogan disebut menentang keras gagasan tersebut. Penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran Ankara terhadap penguatan kelompok Kurdi di kawasan.

Turkiye diketahui memiliki konflik panjang dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Ankara menganggap kelompok tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Sumber Israel dan negara-negara Teluk yang dikutip The Telegraph menyebut Erdogan telah menyampaikan keberatannya kepada Trump. Erdogan disebut menegaskan bahwa Turkiye tidak akan menerima munculnya negara atau wilayah Kurdi yang merdeka di kawasan.

Ankara juga khawatir penguatan kelompok Kurdi di sekitar Iran dapat memperbesar ancaman di perbatasan timurnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperburuk persoalan keamanan yang selama ini dihadapi Turkiye.

Kelompok Kurdi sendiri merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang belum memiliki negara sendiri. Populasinya tersebar di sejumlah wilayah Turkiye, Iran, Irak, dan Suriah.

Israel diketahui telah menjalin hubungan dengan sejumlah kelompok Kurdi selama bertahun-tahun. Kelompok tersebut dipandang dapat menjadi salah satu penyeimbang terhadap lawan-lawan Israel di kawasan.

Selain penolakan Erdogan, rencana tersebut juga menghadapi keraguan dari sejumlah pejabat Amerika Serikat. Sebagian pejabat menilai pengerahan pasukan Kurdi untuk melakukan invasi darat ke Iran sulit direalisasikan.

Trump bahkan disebut pernah menilai skenario perubahan rezim yang disampaikan Netanyahu tidak masuk akal. Meski demikian, Trump dilaporkan masih menjajaki kemungkinan memanfaatkan kelompok-kelompok lokal untuk melemahkan Teheran.

Pada 1 Maret, Trump disebut telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Kurdi. Komunikasi dengan beberapa tokoh lokal juga disebut terus berlangsung untuk melihat peluang memanfaatkan melemahnya posisi Iran.

Israel kemudian melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah barat Iran. Target serangan disebut mencakup fasilitas militer, sistem rudal, kantor polisi, dan lokasi yang berkaitan dengan Basij.

Langkah tersebut disebut memunculkan dugaan bahwa Israel tengah membuka ruang bagi kemungkinan operasi kelompok Kurdi. Namun, rencana pengerahan pasukan tersebut akhirnya tidak pernah terealisasi.

Pada 18 Maret, koalisi enam faksi Kurdi Iran dilaporkan telah bersiap untuk bergerak. Namun, operasi tersebut membutuhkan persetujuan akhir Trump yang tidak pernah diberikan.

Kelompok-kelompok Kurdi juga mulai mempertanyakan peluang keberhasilan operasi tersebut. Mereka disebut meminta jaminan politik selain dukungan militer.

Di tengah situasi itu, informasi mengenai rencana rahasia tersebut mulai muncul di media Amerika Serikat. Gedung Putih kemudian membantah bahwa Washington mempersenjatai kelompok Kurdi untuk menjalankan operasi tersebut.

Erdogan disebut terus melakukan lobi kepada Washington agar rencana itu dibatalkan. Sejumlah negara Teluk juga memperingatkan bahwa pemecahan Iran berdasarkan garis etnis dapat memicu ketidakstabilan baru di Timur Tengah.

Kegagalan operasi tersebut kemudian disebut menimbulkan ketidakpuasan di Israel. Direktur Mossad Roman Gofman bahkan dilaporkan mencopot dua pejabat senior yang terlibat dalam penyusunan skenario perubahan rezim.

Baca Juga: Bukan Karena Ekonomi, Ini Kata Megawati Soal AS Masih Belum Mampu Kalahkan Iran

Isu pergantian rezim Iran kembali dibahas dalam pertemuan Netanyahu dan Trump pada 28 Juli. Namun, Netanyahu disebut kembali gagal mendapatkan dukungan Trump untuk menjalankan operasi tersebut.

Trump akhirnya memilih mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Iran. Pilihan itu ditempuh alih-alih memberikan dukungan terhadap operasi militer untuk menggulingkan pemerintahan di Teheran.