BGN Tak Pandang Pemilik, 1.300 Dapur MBG Ditutup dan Bisa Permanen jika Tak Penuhi Standar

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mampu memenuhi standar dapat ditutup secara permanen.

Sudaryono mengatakan keputusan tersebut tidak akan dipengaruhi oleh siapa pihak yang memiliki atau mengelola SPPG. Menurutnya, standar pelayanan dan keamanan makanan menjadi pertimbangan utama karena menyangkut keselamatan penerima manfaat.

"Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen," kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Pengetatan tersebut bukan sekadar ancaman. Dalam tiga minggu pertama menjabat sebagai Kepala BGN, Sudaryono mengungkapkan sudah ada 1.300 SPPG yang ditutup karena dinilai tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Angka tersebut berasal dari sekitar 800 SPPG yang sebelumnya telah ditutup dan tambahan 500 dapur yang kembali dihentikan operasionalnya. Dengan demikian, total SPPG yang ditutup selama periode tersebut mencapai sekitar 1.300 unit.

"Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala," ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, SPPG yang masih memiliki kekurangan tetap dapat melakukan perbaikan. Namun, apabila standar yang ditetapkan BGN tidak mampu dipenuhi, dapur tersebut tidak akan dipertahankan dan dapat berujung pada penutupan permanen.

Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya BGN memperketat kualitas pelaksanaan MBG. Sudaryono menegaskan pihaknya tidak ingin keberadaan dapur yang bermasalah justru membahayakan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.

Ia mengatakan proses pengawasan akan terus diperkuat, termasuk dengan menjadikan SPPG yang dinilai berhasil sebagai contoh. Evaluasi dilakukan agar pengelolaan dapur yang sudah berjalan baik dapat diterapkan di tempat lain.

"Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan sampai saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan," jelas Sudaryono.

Baca Juga: Polri Kirim 2,5 Ton Logistik dan 10 Anjing K9 untuk Bantu Pencarian Korban Gempa NTT

Penggunaan test kit menjadi salah satu contoh langkah yang disebut BGN dalam menjaga kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada penerima MBG. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi persoalan pada makanan sekaligus mencegah risiko yang lebih besar.

Meski masih terdapat kasus keracunan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG, Sudaryono memastikan evaluasi tidak akan berhenti pada penutupan SPPG. BGN juga akan terus memperbaiki sistem dengan mempelajari pola pengelolaan dari dapur yang dinilai mampu memenuhi standar.

Di sisi lain, Sudaryono menyebut jumlah SPPG yang dinilai telah bekerja dengan baik masih jauh lebih besar dibandingkan dapur yang ditutup. Setidaknya terdapat sekitar 27.000 SPPG yang disebut telah menjalankan pelayanan dengan baik.

"Melindungi mitra-mitra SPPG-SPPG yang kerjanya baik selama ini," ujar Sudaryono.

BGN pun menempatkan standar keamanan dan kualitas sebagai bagian penting dalam keberlanjutan program MBG. SPPG yang tidak mampu memenuhi ketentuan akan menghadapi risiko penghentian operasional, sementara dapur yang mampu menjaga kualitas akan terus menjadi rujukan dalam perbaikan sistem.