Pemimpin Boleh Nyeleneh, Tetapi Jangan Kalah oleh Data

Sebagian pemimpin membuat rakyat tenang ketika berbicara. Sebagian lain justru membuat pasar bergerak, diplomat mengernyitkan dahi, atau rakyat spontan membuka kalkulator. Donald Trump masuk kategori terakhir.

Pada Jumat (14/8/2026), Presiden Amerika Serikat itu menyatakan bahwa setelah militer AS “mengalahkan” Iran, ia akan segera mengklaim Selat Hormuz sebagai wilayah resmi Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan di Garden City, New York, di tengah konflik yang masih berlangsung. Pada saat yang sama, Iran justru menegaskan kendali atas selat strategis tersebut. citeturn0news0turn0news12

Jika sebuah negara mendadak menyatakan penguasaan atas selat yang membelah wilayah negara lain, peta dunia otomatis berubah seperti papan permainan monopoli. Namun, Trump tampaknya belum puas. Ia ingin menancapkan bendera Amerika di atas petak tersebut.

Jika Trump bermaksud sungguh-sungguh, ia jelas gila alias sinting. Namun, jika ia sekadar bercanda, seorang presiden Amerika Serikat sedang menjadikan isu perubahan wilayah, peperangan, kedaulatan Iran, dan lalu lintas energi dunia sebagai bahan lelucon di depan publik.

Trump memang punya rekam jejak panjang dalam memperlakukan peta dunia seperti karet gelang. Ia pernah berulang kali melontarkan gagasan untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian Amerika ke-51.

Ia pun pernah berniat membeli pulau Greenland dari Denmark, meminta kembali kendali penuh atas Terusan Panama, hingga mengusulkan pengubahan nama Teluk Meksiko menjadi Gulf of America. Pada 2025, ia bahkan mencetuskan ide untuk menyulap kawasan Gaza menjadi wilayah Riviera baru setelah memindahkan warga Palestina.

Jadi, selain Alaska dan Hawaii yang bergabung pada 1959, Trump seolah-olah sedang menawarkan paket ekspansi peta baru untuk Kanada, Greenland, Terusan Panama, Gaza, dan kini Selat Hormuz. Amerika Serikat bertindak seolah-olah bisa mengunduh update peta dunia tanpa perlu meminta izin dari pemilik rumah.

Namun, Trump bukan satu-satunya pemimpin yang kerap membuat kenyataan tampak seperti fiksi. Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto baru saja membuat kalkulator nasional bekerja lembur.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Presiden Prabowo mengisahkan seorang perempuan bernama Susanah yang disebutnya bekerja mengupas bawang dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka yang keluar dari mulut Presiden sangat fantastis: upah mengupas bawang itu mencapai Rp700 ribu per kilogram.

Jika angka itu benar-benar merupakan besaran upah per kilogram, kalkulator sederhana langsung menghitung cepat. Seorang pekerja yang mengupas dua kilogram bawang sehari akan mengantongi Rp1,4 juta. Jika bekerja selama 20 hari dalam sebulan, pendapatannya menembus Rp28 juta.

Pengupas bawang mendadak melompat ke deretan warga kelas menengah atas. Anak-anak muda mungkin akan tergoda meninggalkan ruangan kantor ber-AC, membawa pisau dapur kecil, lalu berpamitan kepada atasannya: “Maaf, Pak. Saya resign hari ini. Saya menemukan masa depan yang lebih cerah di balik kulit bawang.”

Persoalannya tentu bukan pada profesi mengupas bawang. Pekerjaan itu sangat mulia dan layak mendapat penghargaan. Masalah muncul ketika seorang presiden menyebut angka ekonomis yang sangat tidak masuk akal di depan forum resmi kenegaraan.

Perkataan presiden otomatis membawa bobot politik yang masif. Pernyataan itu pun segera viral dan memicu keraguan publik.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Kita tidak boleh buru-buru menjadikan kekeliruan angka itu sebagai bahan olok-olok pribadi. Pertanyaan kelembagaan yang jauh lebih penting adalah: bagaimana angka sebesar itu bisa lolos sampai ke podium pidato presiden?

Presiden bukanlah seorang podcaster yang bebas menebak-nebak angka di depan mikrofon. Setiap angka yang keluar dari mulut kepala negara dapat berubah menjadi kebijakan, berita utama media, bahan propaganda, materi kritik, hingga bahan penelitian.

Problem utamanya adalah verifikasi data sebelum dokumen masuk ke tangan presiden.

Menariknya, ini bukan fenomena baru dalam panggung politik Indonesia. Joko Widodo pernah melontarkan narasi serupa saat menyatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27 persen dan menyebutnya sebagai pertumbuhan ekonomi “tertinggi di dunia”.

Pada kesempatan lain, Jokowi menyebut nilai ekspor nikel Indonesia melonjak dari Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun setelah kebijakan hilirisasi. Ia pun meramalkan Indonesia berpeluang menjadi salah satu dari tiga kekuatan ekonomi dunia bersama India dan Tiongkok.

Apakah semua pernyataan itu bisa kita sebut “gila”? Tentu tidak. Sebagian merupakan proyeksi optimistis, sebagian bergantung pada metode penghitungan data, dan sebagian lagi merupakan retorika politik.

Di sinilah kita harus membedakan secara jernih antara “berpikir besar” dan “berbicara tanpa rem”.

Fenomena pemimpin yang sering terpeleset kata sejatinya terjadi di banyak negara. George W. Bush terkenal dengan Bushisms—kalimatnya kerap terpeleset secara logika dan bahasa. Silvio Berlusconi di Italia memicu kontroversi saat memuji Barack Obama sebagai presiden yang “muda, tampan, dan kecokelatan”.

Boris Johnson di Inggris lihai mengumbar lelucon kontroversial di luar batas kepantasan. Sementara Rodrigo Duterte di Filipina membawa gaya asal bicara ini ke tingkat yang lebih berbahaya saat mengancam jurnalis dan penegakan hukum.

Dalam ilmu politik, ada istilah menarik bernama Madman Theory atau Teori Orang Gila. Teori ini populer pada masa Richard Nixon dan amat disukai Trump. Gagasannya sederhana sekaligus berbahaya.

Menurut teori itu, seorang pemimpin dapat memperoleh daya tawar diplomasi yang kuat jika lawan bicaranya percaya bahwa ia tidak sepenuhnya rasional dan sanggup melakukan tindakan ekstrem.

Namun, taktik ini menyimpan masalah kredibilitas yang serius. Jika lawan menganggap gertakan itu hanya pura-pura, strategi tersebut gagal total. Sebaliknya, jika lawan menganggap gertakan gila itu sungguh-sungguh, risiko eskalasi konflik justru meningkat drastis.

Pemimpin memang boleh “rada gila”, tetapi kegilaan itu harus berada di kepala lawan untuk gertakan diplomasi, bukan mengacaukan sistem pengambilan keputusan di dalam negeri.

Pernyataan aneh dari pemimpin berkuasa juga selalu memicu insentif dalam attention economy. Ucapan biasa menjadi berita, ucapan luar biasa menjadi breaking news, ucapan gila menjadi meme, dan meme kerap bekerja lebih kuat daripada seribu halaman dokumen kebijakan.

Trump sangat memahami mekanisme ini: ia melempar sarkasme, kalimat ekstrem, media mengutip, lawan membantah, dan agenda politik langsung bergeser dari pertanyaan “Apa kebijakan kita?” menjadi “Apa maksud ucapan Presiden?”

Namun, politik yang hanya mengejar perhatian publik menyimpan biaya mahal. Pelanggaran batas akurasi secara terus-menerus dapat merusak kebiasaan jujur, mengikis kepercayaan masyarakat, dan menurunkan mutu demokrasi.

Maka, kita perlu membedakan dua jenis pemimpin “nyeleneh”.

Pertama, nyeleneh kreatif: berani memikirkan kemungkinan baru, menabrak kebiasaan buruk, dan melahirkan imajinasi segar yang memajukan bangsa.

Kedua, nyeleneh epistemik: tidak peduli benar atau salah selama ucapannya terdengar hebat, patriotik, bombastis, atau menghibur massa.

Pemimpin ideal harus berani gila dalam gagasan, tetapi tetap waras dalam verifikasi. Ia boleh bermimpi menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi dunia atau menghapus kemiskinan. Namun, anggaran dan kapasitasnya harus dihitung secara matang.

Pelawak boleh membuat penonton bingung, tetapi presiden jangan begitu.

Jabatan presiden adalah mikrofon raksasa yang terhubung langsung ke pasar, birokrasi, tentara, anggaran, dan jutaan kepala rakyat. Pemimpin hebat bukanlah yang paling berani berkata gila, melainkan yang sanggup melontarkan gagasan besar—lalu menyediakan data sahih untuk membuktikan bahwa ia benar.

Dan jika ternyata ia keliru, ia cukup waras untuk bersikap jujur dan tunduk pada kenyataan.