Dana Panas Bumi Dipertanyakan, ESDM Minta Manfaatnya Sampai ke Masyarakat

Pemerintah menyoroti pengelolaan bonus produksi dari pengembangan energi panas bumi yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar wilayah kerja panas bumi. Pemerintah daerah diminta memastikan dana tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya tercatat dalam anggaran daerah.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan keberadaan proyek panas bumi harus memberikan dampak nyata bagi daerah penghasil, termasuk melalui pemanfaatan bonus produksi yang diterima pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki aturan yang jelas agar dana bonus produksi dapat digunakan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi panas bumi.

“Selain pemerintah daerah mendapatkan Bonus Produksi, masyarakat di sana juga harus merasakan dampak dari bonus tersebut. Mohon bagi Pemda yang belum membuat Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) untuk pemanfaatan langsung uang yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, agar benar-benar digunakan untuk daerah di sekitar panas bumi tersebut,'' Eniya di Indonesia International Convention Center (IICC), Jakarta, Kamis (20/8/2026). 

Pemerintah mengingatkan agar dana tersebut tidak berhenti sebagai penerimaan daerah tanpa manfaat yang jelas bagi warga sekitar. Masyarakat di wilayah penghasil energi, kata pemerintah, harus menjadi pihak yang merasakan dampak positif dari keberadaan proyek panas bumi.

“Jangan sampai uangnya ‘hilang’ saat masuk ke APBD. Harus digunakan untuk masyarakat di situ, karena ini sering dipertanyakan masyarakat: ‘Katanya ada Bonus Produksi, tapi kok saya tidak merasakannya?’,”lanjutnya.

Selain persoalan bonus produksi, pemerintah juga menyoroti pentingnya manfaat langsung dari energi panas bumi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah mengakui masih muncul pertanyaan mengapa wilayah yang memiliki sumber energi terbarukan belum sepenuhnya mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan sumber daya tersebut.

“Kalau di tempat itu ada energi terbarukan, mengapa masyarakat di situ tidak bisa mendapatkannya? Itu pertanyaan besarnya,'' tambahnya.

Pemerintah saat ini terus mendorong percepatan pengembangan panas bumi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, selain mengejar peningkatan kapasitas energi bersih, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan proyek panas bumi juga harus diukur dari manfaat ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat sekitar.