Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kementan Perkuat Layanan Hak PVT untuk Dorong Varietas Unggul dan Swasembada Pangan

        Kementan Perkuat Layanan Hak PVT untuk Dorong Varietas Unggul dan Swasembada Pangan Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat layanan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk mendorong lahirnya lebih banyak varietas unggul baru yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat swasembada pangan berkelanjutan.

        Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan permohonan Hak PVT, termasuk evaluasi sistem layanan digital APPLY PVT yang telah diluncurkan sejak awal 2025 guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi pemulia tanaman serta industri perbenihan.

        Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Indra Zakariya Rayusman, mengatakan perlindungan varietas tanaman berperan penting dalam mendorong inovasi sektor perbenihan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

        "PVT memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. PVT tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemulia, tetapi juga mendorong inovasi dalam perakitan varietas unggul serta meningkatkan daya saing sektor perbenihan nasional," kata Indra saat membuka Evaluasi Layanan PVT Wilayah Jawa Timur di Kota Batu, Kamis (20/8/2026).

        Menurutnya, Pusat PVTPP terus memperkuat sistem perlindungan varietas tanaman melalui berbagai langkah, mulai dari layanan permohonan hak PVT, pemeriksaan substantif, pemantauan kewajiban pemegang hak PVT, evaluasi keragaan varietas, penyusunan regulasi, hingga penyempurnaan Panduan Prosedur Pengujian (PPP), Panduan Pelaksanaan Uji BUSS (Baru, Unik, Seragam, Stabil), serta standar operasional prosedur (SOP).

        Indra menegaskan peningkatan kualitas layanan publik menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem inovasi di sektor pertanian.

        "Layanan permohonan PVT adalah bagian dari pelayanan publik yang harus terus disempurnakan agar semakin efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan para pemohon," ujarnya.

        Sebagai bagian dari transformasi digital, Kementan juga mengevaluasi implementasi aplikasi APPLY PVT yang memungkinkan pengajuan permohonan Hak PVT dilakukan secara elektronik. Evaluasi tersebut mencakup kemudahan penggunaan aplikasi, efektivitas fitur, kendala yang dihadapi pengguna, hingga peluang pengembangan sistem.

        Indra mengatakan masukan dari para pemohon diperlukan untuk memperbaiki seluruh tahapan layanan, mulai dari pengajuan dokumen, pembayaran biaya, pengumuman permohonan, pemeriksaan substantif, penerbitan sertifikat, hingga aspek hukum pascapenerbitan.

        Sementara itu, Ketua Komisi PVT Prof. Sobir menilai kualitas layanan permohonan Hak PVT terus mengalami perbaikan. Namun, menurutnya, peningkatan layanan tetap diperlukan seiring berkembangnya tantangan di sektor pemuliaan tanaman dan industri perbenihan.

        "Kantor PVT bukan lagi kantor administratif, tetapi kantor yang mendorong inovasi sehingga menjaga kedaulatan pangan dan bangsa," ujar Guru Besar IPB University tersebut.

        Baca Juga: Prabowo Sebut Indonesia Berhasil Swasembada Pangan, Ungkap Fakta yang Bikin Banyak Orang Tak Percaya

        Baca Juga: Prabowo: Swasembada Pangan Jadi Modal Indonesia Makin Percaya Diri Hadapi Tantangan Global

        Ia menambahkan keberadaan varietas unggul menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Varietas baru diharapkan mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta memiliki mutu yang lebih baik sehingga memberikan manfaat bagi petani.

        "Dengan membangun pelayanan permohonan Hak PVT yang lebih baik, diharapkan semakin banyak pemulia menghasilkan varietas unggul. Hal itu akan meningkatkan potensi produksi pertanian yang berkelanjutan dan memperkuat kedaulatan pangan," kata Prof. Sobir.

        Evaluasi Layanan PVT Wilayah Jawa Timur diikuti sekitar 70 peserta secara luring dan daring yang berasal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, serta pelaku usaha industri perbenihan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Annisa Nurfitri
        Editor: Annisa Nurfitri

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: