Kaya Emas, Batu Bara hingga Uranium tapi Warga Masih Miskin, Wagub Kalbar: Jangan Sampai Jadi Papua-Aceh Berikutnya

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan melontarkan peringatan keras kepada pemerintah pusat terkait kondisi keadilan sosial di wilayahnya. Ia bahkan mengingatkan Kalbar berpotensi menjadi seperti Papua dan Aceh apabila persoalan ketimpangan tidak segera diselesaikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Krisantus saat perayaan HUT ke-81 RI pada Senin (17/8/2026). Potongan pernyataannya kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi sorotan publik.

"Jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini," kata Krisantus dalam video yang beredar di media sosial.

Peringatan tersebut disampaikan Krisantus ketika menjelaskan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalbar. Menurutnya, hampir seluruh jenis komoditas mineral tersedia di provinsi tersebut, mulai dari emas, bauksit, pasir kuarsa, pasir silika, bijih besi hingga batu bara.

Bahkan, Krisantus turut menyebut Kalbar memiliki potensi uranium. Selain kekayaan mineral, ia mengatakan wilayah Kalbar juga mempunyai potensi lahan perkebunan dan pertanian yang sangat besar.

"Kalimantan Barat ini, seluruh jenis logam ada. Ada emas, ada bauksit, ada pasir kuarsa, ada pasir silika, ada bijih besi, ada batu bara, ada uranium," ungkapnya.

Ia menyebut potensi lahan perkebunan dan pertanian Kalbar mencapai 1,11 kali luas Pulau Jawa. Besarnya kekayaan alam tersebut menurut Krisantus seharusnya dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kondisi yang ia temui di lapangan justru membuatnya prihatin. Krisantus menyoroti persoalan infrastruktur yang menurutnya masih jauh dari memadai di sejumlah wilayah Kalbar.

Ia mencontohkan kondisi jalan dan jembatan ketika dirinya berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Krisantus, terdapat puluhan jembatan yang kondisinya memprihatinkan dan menyulitkan aktivitas masyarakat.

"Ketika mobil lewat, harus menyusun papan tepat di roda mobil tersebut. Kalau tidak, jatuh ke sungai. Kemudian mobil harus menyeberang sungai," bebernya.

Tak hanya infrastruktur, Krisantus juga menyoroti masih banyak masyarakat Kalbar yang hidup dalam kondisi miskin. Menurutnya, persoalan tersebut tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa mengenai kesejahteraan masyarakat.

"Rakyat-rakyat masih miskin, proposal masih bergentayangan. Ini adalah indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini," ujarnya.

Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar Krisantus menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat. Ia menilai kekayaan alam yang dimiliki Kalbar harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat di daerah.

Baca Juga: MTQ XXXIV Kalbar Resmi Ditutup, Kayong Utara Sukses Jadi Tuan Rumah dan Masuk 5 Besar

Krisantus bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, prinsip tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kalbar.

"Maka saya selalu menekankan, ketika saya berpidato di depan Pemerintah Pusat juga saya tidak segan-segan menyampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud di negara ini," terang Krisantus.

Pernyataan mengenai Papua dan Aceh itu pun menjadi bagian paling kontroversial dari kritik Krisantus. Ia ingin pemerintah pusat melihat persoalan pembangunan di Kalbar secara serius agar ketimpangan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Bagi Krisantus, persoalannya bukan sekadar besarnya potensi sumber daya alam Kalbar, melainkan bagaimana kekayaan tersebut dapat dikonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Ia meminta prinsip keadilan sosial tidak hanya menjadi amanat konstitusi, tetapi benar-benar dirasakan hingga ke daerah.