KPPU Ungkap Ancaman Persaingan Tak Sehat di Industri Motor Listrik

Peralihan dari sepeda motor berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik tidak hanya soal mendorong penjualan kendaraan ramah lingkungan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat ada sejumlah persoalan yang perlu dibereskan agar proses elektrifikasi tidak justru menciptakan persaingan yang timpang di industri otomotif.

Ketua KPPU Gopprera Panggabean mengatakan pemerintah memang memiliki peran penting melalui pemberian subsidi dan insentif. Kebijakan tersebut dibutuhkan untuk mempercepat penggunaan kendaraan rendah emisi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Namun, menurut dia, pemberian insentif harus dilakukan dengan prinsip yang adil. Pemerintah perlu memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang proporsional untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

"Skema subsidi atau bantuan harus transparan, objektif, proporsional, dan non-diskriminatif," ujar Gopprera dalam BIG Industrial Insight bertajuk Navigating the Challenges of the Motor Vehicle Industry, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan perlakuan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik dapat memengaruhi harga yang dibayarkan konsumen. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan distorsi apabila kebijakan insentif tidak dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan persaingan.

Hal serupa juga berlaku pada subsidi BBM yang selama ini dinikmati kendaraan bermesin konvensional. Menurut Gopprera, keberadaan subsidi tersebut perlu turut diperhitungkan ketika pemerintah ingin menciptakan level playing field antara kendaraan berbahan bakar minyak dan kendaraan listrik.

Hambatan Masuk Jadi Perhatian

Persoalan lain yang menjadi perhatian KPPU adalah tingginya hambatan bagi pemain baru untuk masuk ke industri kendaraan listrik.

Sejumlah persyaratan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akses terhadap komponen utama dan baterai, hingga kebutuhan membangun infrastruktur pengisian daya maupun battery swapping dinilai lebih mudah dipenuhi oleh perusahaan dengan modal dan skala usaha besar.

Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi membuat pemain lama semakin kuat sementara perusahaan kecil atau pendatang baru kesulitan mendapatkan ruang di pasar.

KPPU juga menyoroti potensi konsolidasi melalui integrasi vertikal dalam rantai industri kendaraan listrik. Penguasaan rantai pasok dari sektor hulu, termasuk mineral nikel dan produksi baterai, hingga sektor hilir seperti pembiayaan dan layanan purnajual dapat menjadi persoalan persaingan apabila berlangsung tanpa pengawasan.

"Pelaku usaha kecil dan baru berisiko tersisih," kata Gopprera.

Karena itu, KPPU mendorong agar pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya berorientasi pada perusahaan besar. Regulasi perlu memberikan ruang bagi pengembang teknologi lokal maupun pelaku usaha independen yang berada di sepanjang rantai pasok.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memastikan infrastruktur dapat digunakan secara lebih terbuka dan interoperabel. Selain itu, keterbukaan data serta akses pembiayaan juga perlu diperkuat agar pelaku usaha dengan skala berbeda dapat berkompetisi secara lebih seimbang.

Baca Juga: KPPU Dalami Disparitas Harga dan Gangguan Pasokan Semen di Sumatera Utara

Baca Juga: Teknologi Keselamatan Kini Jadi Medan Baru Persaingan Industri Otomotif

Baca Juga: Molinas Diluncurkan, Kemenperin Dorong Indonesia Tak Cuma Jadi Pasar

Pada akhirnya, menurut Gopprera, keberhasilan transisi kendaraan listrik tidak semestinya hanya diukur dari jumlah unit yang terjual.

Konsumen juga harus menjadi pihak yang mendapatkan manfaat dari perubahan tersebut, mulai dari harga kendaraan yang kompetitif, semakin banyak pilihan produk, hingga aspek keselamatan, terutama terkait baterai.

"Konsumen harus memperoleh manfaat berupa harga yang kompetitif, pilihan produk yang beragam, dan keamanan baterai," jelas dia.