MBG Harus Lebih Baik! Bos BGN Ultimatum Kepala SPPG: Jam Kerjanya...

Pemerintah benar-benar serius membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk persoalan jam kerja para pengelola.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bisa hanya mengikuti pola kerja pukul 08.00 hingga 17.00, sebab operasional dapur MBG sudah dimulai sejak dini hari.

Menurut Sudaryono, kehadiran kepala dapur pada saat pengolahan makanan dimulai merupakan kewajiban. Ia menilai pengawasan langsung diperlukan agar proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

"Jam kerja kepala dapur bukan (kayak) ASN PPPK yang jam 8 sampai jam 5, tapi jam kerjanya adalah jam operasional dapur di dini hari itu wajib hadir pada saat pengolahan makanan," kata Sudaryono di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga: Diincar Sejak 2025, Begini Asal-usul Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Penipuan

Penegasan tersebut disampaikan ketika BGN tengah melakukan penataan lebih lanjut terhadap pelaksanaan program MBG. Salah satu yang menjadi perhatian ialah integrasi data penerima manfaat dengan sejumlah kementerian dan lembaga agar penyaluran program semakin tepat sasaran.

Data tersebut telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, BGN juga menggunakan data dari Kementerian Agama, BKKBN, serta Kementerian Kesehatan.

Tak hanya memperkuat sistem di wilayah yang sudah menjalankan MBG, pemerintah juga mulai mengarahkan perhatian ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kawasan tersebut menjadi prioritas karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses terhadap program MBG.

"3T akan menjadi prioritas kita. Di daerah-daerah yang jauh yang betul-betul membutuhkan kita juga prioritaskan. Beberapa dapurnya sudah ada," ucap Sudaryono.

Menurut Sudaryono, sekitar 1.700 SPPG telah dibangun di wilayah 3T dan akan dioperasikan secara bertahap. Dapur-dapur tersebut tersebar di sejumlah kawasan, termasuk Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, sekitar 284 dapur dinilai sudah siap untuk dibuka. Namun, operasionalnya masih membutuhkan sejumlah aturan sebagai landasan agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T dapat berjalan dengan regulasi yang jelas.

"Saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi, saya harus keluarkan aturan-aturan, sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres kita," tambah Sudaryono.