Soal Nyawa dan Hak Rakyat Hidup Sehat, Komisi XII DPR Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan

Anggota Komisi XII DPR RI Ridwan Andi Wittiri meminta pemerintah mempercepat dan memperluas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Ia juga mendorong penguatan pencegahan, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, serta perlindungan kesehatan masyarakat terdampak kabut asap.

Ridwan mengatakan karhutla kembali melanda tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut ditandai dengan ribuan titik panas yang terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan.

"Data terbaru menunjukkan lebih dari 2.000 titik panas terpantau di seluruh Kalimantan, dengan konsentrasi tertinggi di Kalimantan Tengah dan ini terus bertambah," kata Ridwan dalam keterangannya.

Ia mengatakan kabut asap telah menyelimuti Palangka Raya sejak pertengahan Agustus 2026. Jarak pandang di sejumlah lokasi bahkan disebut turun hingga kurang dari satu kilometer. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap kesehatan warga.

"Ini bukan lagi soal cuaca, ini soal nyawa dan hak hidup sehat rakyat kita," tegasnya.

Ridwan menilai pemerintah perlu mengevaluasi kesiapan menghadapi musim kemarau. Menurut dia, karhutla di Kalimantan yang berulang sejak 1996 menunjukkan sistem pencegahan dini belum berjalan optimal.

"Kalau setiap tahun ceritanya sama, El Nino dan kemarau dijadikan kambing hitam, maka ada yang salah dengan sistem antisipasi kita, bukan cuma dengan alamnya," ujarnya.

Ridwan mengapresiasi pengerahan personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni untuk menangani kebakaran. Namun, ia meminta operasi pemadaman diperluas, terutama di wilayah lahan gambut yang memiliki risiko kebakaran bawah tanah.

Ia juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca (OMC) dan penambahan dukungan udara untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau.

Selain pemadaman, Ridwan meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar lahan. Ia menegaskan penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap korporasi maupun perorangan.

Komisi XII DPR, kata Ridwan, juga akan mendorong transparansi data pemantauan titik panas (hotspot) kepada publik.

Di sisi lain, pemerintah diminta memperkuat perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.

Ridwan meminta pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Kebijakan peliburan sekolah di daerah dengan kabut asap pekat juga diminta direspons secara cepat dan merata.

"Rakyat Kalimantan sudah terlalu lama hidup dengan asap setiap tahun. DPR akan terus mengawal agar penanganan karhutla tidak berhenti pada seremoni tanggap darurat, tapi menyentuh akar masalah: tata kelola lahan gambut dan pencegahan sejak dini," pungkas Ridwan.