Mensesneg: Semua Pihak Boleh Bantu Karhutla, tapi Haji Isam Bukan Koordinator

Pemerintah membuka ruang bagi semua pihak untuk ikut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, keterlibatan tersebut tidak berarti pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam mendapat mandat sebagai koordinator penanganan karhutla.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan kewenangan koordinasi penanganan karhutla tetap berada pada pihak pemerintah yang telah mendapat tugas. Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan kabar yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Haji Isam oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ," ujar Prasetyo saat ditemui di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Sebelumnya, muncul narasi di media sosial yang menyebut Haji Isam ditugaskan Prabowo untuk memimpin penanganan karhutla di wilayah Kalimantan. Prasetyo kemudian membantah kabar tersebut dan menegaskan tidak ada penunjukan khusus terhadap Haji Isam.

"Nggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pemerintah memang meminta berbagai pihak turut berkontribusi dalam menghadapi karhutla. Akan tetapi, peran membantu penanganan di lapangan berbeda dengan kewenangan untuk mengoordinasikan operasi secara keseluruhan.

Pemerintah pusat sendiri telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Penanganan juga melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Baca Juga: Haji Isam Disebut Pimpin Penanganan Karhutla, Istana: Tidak Benar

Penguatan koordinasi tersebut dilakukan karena karhutla masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah juga terus mengerahkan personel dan fasilitas untuk mempercepat proses pemadaman serta mencegah kebakaran meluas.

Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, total luas karhutla di Indonesia mencapai sekitar 72.798 hektare. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luasan karhutla terbesar, yakni sekitar 38.310 hektare.

Penanganan di berbagai daerah melibatkan ribuan personel. Di Kalimantan Barat saja, sebanyak 10.010 personel dikerahkan untuk mendukung upaya pemadaman karhutla.

Presiden Prabowo sebelumnya juga memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas penguatan fasilitas dan dukungan untuk mempercepat penanganan kebakaran.

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan kerja bersama yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Namun, keterlibatan tersebut tetap berjalan dalam koordinasi dan kewenangan pemerintah yang telah ditetapkan.