Usut Tuntas Biang Penyebab Karhutla, DPR Minta Dalang Korporasi Harus Diusut Polri

Penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan dan Sumatera kini menyasar akar masalah yang sesungguhnya.

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Bareskrim Polri yang berkomitmen memburu para dalang korporasi dan pemodal, bukan sekadar menindak pekerja lapangan yang sering kali hanya menjadi korban.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa langkah kepolisian mengejar pihak-pihak yang mengeruk keuntungan finansial dari lahan hangus adalah terobosan penting.

"Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu ini sejalan dengan agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan. Dalang korporasi tak boleh lagi tak tersentuh," tegas Habiburokhman dalam pernyataan persnya.

Tidak hanya garang dalam penindakan represif, jajaran Polri juga menuai pujian atas langkah pencegahan proaktifnya di lapangan. Polri tercatat telah membangun 1.296 embung dan 834 sekat kanal di berbagai titik rawan Karhutla.

Pembangunan infrastruktur air ini merupakan wujud nyata kerja presisi Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan dan mencegah bencana lingkungan tersebut.

Sebagai mitra kerja strategis, Komisi III DPR RI memastikan akan terus mengawal setiap langkah penegakan hukum dan upaya mitigasi berkelanjutan yang dilakukan Polri.

Sinergi ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang maksimal bagi para perusak lingkungan, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan ekosistem di Indonesia.