PDIP Minta Pemerintah Jangan Asal Menyalahkan Masyarakat Lokal atas Karhutla di Kalimantan

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat lokal atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Menurutnya, pemerintah perlu memahami karakter alam dan kearifan lokal masyarakat sebelum mengaitkan aktivitas pembukaan lahan dengan kebakaran.

Lasarus mengatakan sebagian masyarakat di Kalimantan Barat masih membuka ladang dengan metode pembakaran secara terbatas.

Praktik tersebut, kata dia, telah diatur melalui peraturan daerah dan dilakukan dengan pengawasan serta gotong royong untuk mencegah api merembet ke lahan lain.

"Peraturan daerah untuk kearifan lokal setiap KK itu boleh buka 2 hektare. Hanya mungkin ya karena kemarau ini sangat panjang. Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Kalau mereka jaga, gotong royong, karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung," ujar Lasarus.

Menurut Lasarus, masyarakat lokal justru memiliki kepentingan untuk memastikan api tidak meluas karena lahan yang dibakar merupakan bagian dari sumber penghidupan mereka.

"Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar, membakar kebun-kebun dia juga, dia enggak mau juga ada kebakaran," katanya.

Lasarus mengaku menerima laporan dari sejumlah camat mengenai adanya kecenderungan untuk mengaitkan karhutla dengan aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat lokal. Ia menilai tudingan tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional.

"Mereka membakar seperlunya, lebih dari seperlu yang dia bakar, dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.