Ucapan Ketum Projo Cuma Permukaan: Energi Prabowo Dikuras Habis hingga Tak Bisa Penuhi Janji

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari seharusnta dinilai bukan sekadar pernyataan politik yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian operasi politik hingga janji kampanye tak bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro melihat ucapan tersebut menjadi sinyal bahwa perhatian elite dan publik masih tersedot pada kontestasi politik dari Pemilu 2024. Prabowo dalam hal ini terkuras energinya, dimana ia seharusnya bisa mengarahkan energi tersebut  untuk memastikan program yang dijanjikan saat kampanye benar-benar terlaksana.

Baca Juga: Pakar: Jokowi Kembali Konsisten Tidak Menjadi Negarawan

"Tentu yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana menjawab atau mengkonkretkan semua program-program yang sudah dijanjikan," ujar Siti, dikutip Rabu (26/8/2026).

Siti menambahkan, pemerintah saat ini masih berada dalam proses membangun pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Mewujudkan satu pemerintahan yang governability, yang mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat. Ini kan masih ongoing process gitu," katanya.

Menurut Siti, ucapan relawan itu berpotensi menimbulkan persoalan pada titik saat ini. Ketika elite mulai membicarakan kemungkinan kontestasi lebih cepat, fokus politik dapat bergeser dari pekerjaan pemerintahan menuju spekulasi mengenai siapa yang akan berhadapan pada kontestasi berikutnya.

Dampaknya tidak hanya berada di ranah wacana. Jika diskursus mengenai pemilu lebih cepat semakin membesar, pemerintah saat ini dapat menghadapi tekanan politik yang lebih awal.

Program pemerintah membutuhkan waktu untuk dijalankan, dievaluasi, dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Namun, apabila elite sudah kembali masuk ke mode kontestasi, kebijakan pemerintah berpotensi dibaca melalui kepentingan politik jangka pendek.

"Kita belakangan ini memang merasakan adanya elite yang mungkin saling berkompetisi, berkontestasi. Dan sebetulnya kalau dalam konteks itu, kan tidak sehat. Karena apa? Karena Pemilu baru usai 2024. Pak Prabowo dilantik sampai sekarang belum dua tahun. Baru Oktober ini dua tahunnya."

Jika kondisi tersebut berlanjut, presiden saat ini bisa menghadapi situasi ketika pemerintah belum sepenuhnya menyelesaikan agenda pemerintahan, tetapi atmosfer politik sudah kembali bergerak menuju pemilu berikutnya.

Artinya, persoalan yang muncul bukan semata-mata apakah Pemilu benar-benar akan dipercepat. Ucapan mengenai kemungkinan tersebut saja sudah dapat mengubah orientasi elite dan memengaruhi ruang politik yang dibutuhkan presiden untuk merealisasikan programnya.

"Ini yang membuat politik kita makin keruh, sudah keruh, semakin keruh, gitu. Karena elite-nya sendiri belum tentu satu perspektif untuk mengisi pasca-Pemilu 2024," jelasnya.

Menurut Siti, apabila kontestasi dan kompetisi politik terus berlangsung, energi bangsa akan tersedot pada diskursus yang belum relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.

"Kontestasi, kompetisi masih terus on and on and on. Ini sebetulnya sangat berdampak negatif tentunya. Karena energi kita dikuras untuk satu diskursus gitu yang sebetulnya kurang relevan," tuturnya.

Adapun  Budi Arie sebelumnya menjadi sorotan setelah potongan video dirinya berbicara dalam sebuah forum viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu bisa saja berlangsung lebih cepat dari 2029.

Yang membuat pernyataan itu semakin menarik adalah ia menyebut dirinya telah membisikkan hal tersebut kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" kata Budi Arie.

Budi Arie kemudian mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia bahkan membandingkan situasi sekarang dengan periode menjelang transisi Orde Baru ke Reformasi.

Baca Juga: Prabowo Rela Gelontorkan Rp305 Juta untuk Burung Merpati, Sementara Anggaran Bencana Tak Ditemukan

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ujarnya.