Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Lalu Lintas Minyak di Selat Hormuz Anjlok 75%, Qatar Turun Tangan Redakan Krisis Iran-AS

        Lalu Lintas Minyak di Selat Hormuz Anjlok 75%, Qatar Turun Tangan Redakan Krisis Iran-AS Kredit Foto: Google Earth
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Volume minyak yang melewati Selat Hormuz anjlok drastis dari 20 juta barel menjadi hanya 5 juta barel per hari. Penurunan tajam ini terjadi di tengah krisis yang belum mereda antara Iran dan Amerika Serikat, menurut data pelacakan kapal terbaru yang dikutip Reuters.

        Selat sempit antara Iran dan Oman ini merupakan titik penting bagi lalu lintas minyak global. Kondisi tersebut membuat Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani akan mengunjungi Teheran pada Kamis (27/8) untuk mengupayakan dimulainya kembali diplomasi.

        Kunjungan tersebut berlangsung ketika serangan antara AS dan Iran untuk sementara berhenti. Namun perundingan damai belum dimulai meski perang kedua negara telah memasuki bulan keenam.

        Qatar merupakan sekutu AS sekaligus negara tetangga Iran. Negara ini selama ini berperan sebagai jalur komunikasi tidak langsung antara kedua pihak dan turut berperan dalam tercapainya gencatan senjata pada Juni.

        Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan Sheikh Mohammed akan membahas cara "meredakan ketegangan dan menciptakan kondisi yang mendukung dialog". Pembicaraan juga akan mencakup kebebasan navigasi di Selat Hormuz serta kebutuhan untuk mengembalikan situasi ke kondisi sebelum perang pada 28 Februari.

        Kesepakatan Iran-Oman Diklaim Tercapai, tapi Belum Final

        Iran dan Oman telah berunding selama beberapa pekan untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Pada Rabu (26/8), Garda Revolusi Iran mengatakan kedua negara telah mencapai kesepakatan terkait pembagian jalur perairan dan pendapatan.

        Namun, pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan tersebut belum difinalisasi. Kedua pihak masih membahas rinciannya.

        "Kesepakatan dengan Oman mengenai Selat Hormuz belum difinalisasi," kata sumber senior Iran tersebut kepada Reuters.

        Pernyataan itu bertentangan dengan keterangan Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi, juru bicara Garda Revolusi Iran. Ia mengatakan Iran dan Oman telah "mencapai hasil yang dapat diterima oleh kedua pihak" terkait pengendalian selat dan pendapatannya.

        Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan pada Selasa (25/8) bahwa kapal komersial menuju Teluk Persia akan melewati perairan Iran. Jalur keluar sebagian melalui perairan Iran dan Oman.

        Menurut Gharibabadi, pengaturan tersebut bersifat sementara. Iran dan Oman akan membahas rencana lalu lintas maritim permanen dalam 30 hingga 60 hari.

        Kapal militer juga tidak akan diizinkan melintasi selat berdasarkan pengaturan tersebut.

        Selat Hormuz Terancam Tetap Tertutup

        Juru bicara Garda Revolusi Iran Hossein Mohebbi mengatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup. Penutupan berlaku sampai AS memenuhi tuntutan Teheran berdasarkan nota kesepahaman atau gencatan senjata sementara yang ditandatangani pada Juni sebelum kemudian runtuh.

        Persyaratan tersebut mencakup penghentian blokade AS terhadap pelabuhan Iran, kompensasi, dan pencabutan sanksi. Ancaman penutupan ini muncul ketika Washington tampaknya menggeser tekanan terhadap Teheran dari operasi militer menuju langkah-langkah ekonomi.

        Reuters melaporkan bahwa militer AS melalui Central Command tidak melaporkan serangan terhadap Iran selama hampir satu bulan. Sementara itu, Washington berencana meningkatkan sanksi terhadap mitra dagang Iran.

        Baca Juga: IRGC Tegaskan Selat Hormuz Tetap Ditutup, AS Diminta Penuhi Syarat Iran

        Iran juga mengecam ancaman sanksi terbaru AS. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam surat kepada PBB pada Selasa mendesak organisasi tersebut mengutuk langkah Washington yang menurutnya bertujuan memutus Teheran dari ekonomi global.

        Serangan ekonomi tersebut, kata Araghchi, merupakan "penargetan yang disengaja terhadap warga sipil Iran" melalui pembatasan akses terhadap makanan, obat-obatan, peralatan medis, energi, dan kebutuhan lainnya.

        "Diam dalam menghadapi pemaksaan sistematis semacam itu berisiko semakin menormalisasi pelanggaran Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional," tulis Araghchi dalam surat yang diperoleh The Associated Press.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Christian Andy
        Editor: Christian Andy

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: