Prof Zainal Arifin Mochtar: MBG, Kopdes hingga Sekolah Rakyat Hanya Dipakai untuk Menopang Mesin Politik

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar (Uchenk), melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan populis pemerintah.

Program-program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat dinilai telah melenceng dari tujuan penciptaan kesetaraan ekonomi di masyarakat.

Alih-alih menyejahterakan rakyat, Uchenk mempertanyakan esensi dari program-program tersebut yang kini terlihat sekadar menjadi instrumen kekuasaan.

"Apa yang mau saya katakan terkait kualitas kebijakan? Ternyata dalam analisis yang dibangun, (program-program) ini dipakai untuk menopang mesin politik, bahkan dipakai untuk menopang mesin keamanan dan ketertiban," tegas Uchenk dalam sesi diskusi, Kamis (27/8/2026).

Lebih lanjut, ia menyoroti betapa buruknya kualitas implementasi di lapangan. Indikasi ini terlihat jelas dari mulai masuknya aparat penegak hukum—seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan—untuk menindak sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dalam pusaran korupsi proyek MBG.

Khusus untuk program Kopdes Merah Putih, pakar hukum tata negara ini menilai bahwa arah kebijakannya sudah jauh dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang diklaim pemerintah. Sebaliknya, Uchenk menyebut praktik tersebut justru bergeser menjadi bentuk kapitalisme negara.

Kecurigaan ini sejalan dengan temuan riset yang dipaparkan dalam film dokumenter Dirty Vote. Mengutip analisis dari dokumenter tersebut, Uchenk membeberkan bahwa mayoritas pihak yang ditunjuk sebagai eksekutor program Kopdes dan MBG ternyata terafiliasi dengan yayasan maupun tokoh-tokoh tertentu yang berada di lingkaran inti kekuasaan.