PSI Totalitas Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029, Kalau Bisa...

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menegaskan keberpihakannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sikap tersebut disampaikan di tengah masih panasnya perbincangan soal pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan adanya dinamika politik sebelum 2029.

Kader PSI Dedy Nur Palakka memastikan posisi partainya tidak berubah. Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, ia menegaskan PSI akan terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga masa jabatan berakhir pada 2029.

Baca Juga: Denny Indrayana Getol Cari Ijazah Gibran, Eks Kader PSI: Tujuan Akhirnya...

“Jadi sikap PSI jelas ya, mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029,” tulis Dedy, dikutip Senin (31/8/2026).

“Kalau bisa lanjut dua periode,” lanjut Dedy.

Pernyataan Dedy tersebut sekaligus mempertegas sikap PSI di tengah polemik yang muncul setelah Budi Arie melontarkan pernyataan mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus juga ikut merespons pernyataan Budi Arie. Ia mengaitkan ucapan tersebut dengan pengalaman Budi Arie ketika masih berada di pemerintahan, termasuk saat dirinya terkena reshuffle.

Baca Juga: Pakar Sebut Gibran Tak Bisa Dimakzulkan Cuma Karena Ijazah, 4 Hal Ini Harus Dibuktikan

“Jadi ada terdorong gitu ya seperti disampaikan tadi. Terdorong dengan ada kisah-kisah lama (Budi Arie di-reshuffle),” kata Bestari melalui akun X DPP PSI.

Menurut Bestari, pengalaman tersebut mungkin saja meninggalkan perasaan kurang positif bagi Budi Arie. Namun, ia menilai persoalan tersebut bersifat personal dan seharusnya tidak dibawa menjadi isu yang seolah berkaitan dengan kepentingan negara.

“Yang mungkin menyisakan rasa yang kurang positiflah gitu terhadap kemudian keberadaan dirinya sendiri mungkin, itukan bukan permasalahan negara sebelumnya. Nah, itukan masalah pribadinya dia,” ungkapnya.

Bestari juga menyoroti cara Budi Arie menyampaikan pernyataannya yang dinilai dapat menimbulkan kesan seolah ada arahan maupun persetujuan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Tidak perlulah sebetulnya, disampaikan di ruang publik dan dibocorkan ke publik seakan-akan itu kemudian menjadi sesuatu yang diinstruksikan atau diiyakan oleh Pak Jokowi, patron kami di PSI,” imbuhnya.