Ironi Anggaran Komnas HAM 2027: Kasus Berat Harus Diselidiki, tapi Dana Nol

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghadapi persoalan anggaran untuk menjalankan sejumlah fungsi penting pada 2027. Di tengah rencana penanganan tiga perkara pelanggaran HAM berat, lembaga tersebut justru mengungkap tidak adanya alokasi dana untuk penyelidikan perkara tersebut pada tahun depan.

Bukan hanya penyelidikan kasus HAM berat yang terancam tanpa dukungan anggaran. Pengaduan proaktif yang selama ini dilakukan Komnas HAM untuk menjangkau masyarakat dengan keterbatasan akses juga tercatat mendapat alokasi Rp0 pada 2027.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengungkap kondisi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (1/9/2026). Ia menjelaskan, pengaduan proaktif biasanya dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali kegiatan untuk mendatangi masyarakat yang tidak memiliki akses atau mengalami keterbatasan akses terhadap Komnas HAM.

Baca Juga: Kalau Prabowo Mau Maju Lagi sebagai Presiden, Mahfud MD Kasih Saran Ini

"Pengaduan proaktif, biasanya kami lakukan 3 sampai 5 kali kegiatan untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses atau keterbatasan akses ke Komnas HAM, alhamdulillah ini nol rupiah untuk tahun depan," kata Anis, dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Persoalan yang tak kalah krusial muncul dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Anis mengatakan, terdapat tiga perkara pelanggaran HAM berat yang akan ditangani Komnas HAM pada 2027. Namun, anggaran yang disiapkan untuk melakukan penyelidikan perkara tersebut justru tercatat Rp0.

"Penanganan perkara, penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat, ini tahun depan ada 3 perkara, anggarannya nol rupiah," ungkap Anis.

Baca Juga: Mahfud MD: Kesannya Pak Prabowo Tuh Gak Pernah Mau Dengar Kritik

Keterbatasan anggaran itu juga terjadi pada sejumlah layanan lainnya. Anis menyebut pengamatan situasi HAM untuk isu-isu tertentu tidak mendapatkan alokasi anggaran pada 2027. Begitu pula dengan penanganan aduan serta pengelolaan arsip perkara dugaan pelanggaran HAM.

Menurut Anis, kondisi tersebut tidak terlepas dari komposisi pagu anggaran Komnas HAM untuk 2027 yang dinilai tidak proporsional. Komnas HAM dan Komnas Perempuan diketahui memperoleh pagu anggaran gabungan sebesar Rp133,54 miliar untuk tahun depan.

Dari total tersebut, Komnas HAM mendapatkan alokasi sebesar Rp94,23 miliar. Sementara Komnas Perempuan memperoleh Rp39,30 miliar.

Anis pun berharap pemerintah dan DPR memberikan dukungan tambahan agar berbagai tugas Komnas HAM tetap dapat berjalan. Untuk Komnas HAM, tambahan anggaran yang diharapkan pada 2027 mencapai Rp99,3 miliar. Adapun Komnas Perempuan mengharapkan tambahan sebesar Rp14,9 miliar.