Malaysia dan Brunei Keluhkan Asap Karhutla, Pakar Soroti Respons Pemerintah Indonesia

Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan mulai menjadi persoalan lintas negara setelah kabut asap dilaporkan mengganggu kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam. Kondisi tersebut bahkan memicu gangguan aktivitas masyarakat, termasuk penghentian sementara pembelajaran tatap muka di beberapa wilayah terdampak.

Di Sarawak, Malaysia, kualitas udara memburuk akibat kabut asap yang semakin tebal dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir karena anak-anak harus beraktivitas dalam situasi kualitas udara yang tidak sehat.

Sejumlah sekolah di Sarawak bahkan menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada 20-21 Agustus. Kebijakan tersebut berlaku di beberapa wilayah, termasuk Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, dan Betong.

Bagi warga Sarawak, dampak kabut asap tidak hanya terasa pada aktivitas sekolah, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Muhammad Fazli Bendaud, salah seorang warga Sarawak, mengatakan asap yang semakin tebal membuat masyarakat terganggu.

"Penduduk yang berada di Sarawak terganggu dengan asap yang semakin hari semakin menebal," ujar Muhammad Fazli, dikutip pada 1 September.

Ia juga menyayangkan kondisi tersebut karena anak-anak harus kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.

"Kasihan kita tengok anak-anak yang sekolahnya terpaksa ditutup," katanya. Menurut dia, persoalan kabut asap perlu diselesaikan agar kejadian serupa tidak terus berulang pada masa mendatang.

"Jadi kami harap ada solusi dari semua pihak supaya dapat diselesaikan dengan baik permasalahan ini. Mungkin bukan untuk masa sekarang, masa akan datang, supaya tidak terus terjadi, terjadi, dan terjadi lagi," ujar Muhammad Fazli.

Keluhan serupa muncul dari Brunei Darussalam yang melaporkan penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Pemerintah setempat juga mencatat adanya gangguan kesehatan ringan pada masyarakat, seperti batuk dan iritasi pada mata.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah Malaysia dan Brunei. Kedua negara sepakat membawa isu kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia melalui mekanisme ASEAN dalam konsultasi tahunan Malaysia-Brunei di Bandar Seri Begawan pada 22 Agustus.

Langkah tersebut menjadi sorotan karena persoalan transboundary haze pollution bukan kali pertama terjadi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya sebenarnya telah memiliki kerangka kerja regional untuk menangani pencemaran asap lintas batas.

Kerangka tersebut tertuang dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, sehingga terdapat mekanisme regional yang dapat digunakan ketika asap kebakaran berdampak ke negara tetangga.

Dalam kesepakatan tersebut, penyelesaian persoalan pencemaran asap lintas batas diarahkan melalui cara-cara damai. Salah satunya melalui konsultasi atau negosiasi antarnegara untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.

Pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menilai keputusan Malaysia dan Brunei membawa persoalan tersebut ke forum ASEAN menunjukkan masalah kabut asap telah berkembang menjadi isu regional. Ia menilai langkah itu juga dapat menjadi cerminan terhadap kemampuan pemerintah Indonesia menangani persoalan karhutla.

Menurut Satria, dibawanya isu tersebut ke mekanisme ASEAN menunjukkan pemerintah Indonesia terkesan belum mampu sekaligus belum memiliki kemauan kuat untuk menyelesaikan persoalan kabut asap secara tuntas. Pandangan tersebut merupakan penilaian Satria terhadap respons pemerintah dalam menangani persoalan karhutla yang dampaknya dirasakan negara tetangga.

Baca Juga: 21 Badan Usaha Disegel Terkait Karhutla, KLH Bongkar Ancaman Pidana Pembakar Lahan

Dampak kabut asap juga dilaporkan terasa hingga Filipina. Otoritas lingkungan setempat memantau keberadaan kabut asap di sejumlah wilayah, sementara masyarakat diminta membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker dengan tingkat filtrasi tinggi ketika harus beraktivitas di luar rumah.

Di Metro Manila, sejumlah sekolah juga sempat menghentikan pembelajaran tatap muka setelah kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat di beberapa wilayah. Sekolah swasta dan universitas diberikan opsi untuk mengalihkan kegiatan belajar ke sistem daring.

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan karhutla di Indonesia tidak berhenti pada wilayah yang terbakar. Ketika asap bergerak melintasi batas negara, dampaknya ikut dirasakan masyarakat di negara tetangga, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas pendidikan.

Bagi Indonesia, situasi ini sekaligus menjadi tantangan untuk memperkuat penanganan karhutla agar persoalan serupa tidak kembali menjadi sumber gangguan bagi negara-negara ASEAN. Apalagi, kawasan sebenarnya telah memiliki mekanisme kerja sama regional yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani pencemaran asap lintas batas.