ESDM Buka Rincian PLTS 100 GWp, 54,7 GWp Masuk RUPTL PLN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap pembagian target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

Sebanyak 54,7 GWp akan diarahkan masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), 15,3 GWp menyasar PLTS rooftop dan non-rooftop, sedangkan 30 GWp disiapkan untuk menciptakan permintaan listrik baru dari hilirisasi hingga ekosistem kendaraan listrik.

Staff Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu, mengatakan pembagian itu dalam Sarasehan 100 Ekonom yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Kamis (3/9/2026).

“Sasaran dari 100 gigawatt peak ini Bapak-Ibu sekalian, jadi 54,7 gigawatt peak PLTS itu untuk yang ada di nanti di RUPTL Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ada 15,3 menyasar untuk rooftop yang dan non-rooftop. Dan yang 30 gigawatt peak yang demand creation itu ada untuk industri hulu hilirisasi ekosistem EV kompor induksi green industry industrial park sama ekonomi khusus yang lain Bapak-Ibu sekalian,” kata Jisman.

RUPTL merupakan peta jalan pengembangan sistem kelistrikan PLN dalam jangka 10 tahun. Dokumen itu memuat rencana pengadaan tenaga listrik, termasuk pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik di wilayah usaha PLN. RUPTL PLN periode 2025–2034 disusun PLN dan disahkan Menteri ESDM melalui Kepmen ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025.

Dengan masuknya 54,7 GWp ke dalam RUPTL, porsi terbesar program PLTS 100 GWp diarahkan ke pengembangan sistem kelistrikan PLN. Namun, Jisman belum menjelaskan apakah kapasitas tersebut seluruhnya telah termuat dalam RUPTL PLN 2025–2034 atau akan diakomodasi melalui penyesuaian ke depan. 

Selain proyek dalam sistem PLN, pemerintah menyiapkan 15,3 GWp untuk PLTS rooftop dan non-rooftop. Sementara itu, porsi 30 GWp untuk demand creation diarahkan untuk menopang pertumbuhan konsumsi listrik baru dari industri hulu dan hilirisasi, ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), penggunaan kompor induksi, kawasan industri hijau atau green industrial park, serta kawasan ekonomi khusus.

Dalam pemaparannya, Jisman mengaitkan program PLTS 100 GWp dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor.

“Jadi awalnya 100 gigawatt peak ini kan diawali dengan bagaimana kita sudah net import BBM pertama ya. Jadi karena kita sudah import kemudian kita menggunakan BBM itu di listrik sekitar 4 juta kiloliter baik yang untuk yang 3T maupun sekitar 2 juta kiloliter maupun sistem yang besar,'' ucap Jisman.

Menurut Jisman, sebagian program PLTS akan diarahkan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) tua dan tidak efisien, terutama di wilayah dengan biaya pokok penyediaan listrik tinggi, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sistem kecil, serta daerah off-grid yang sulit memperoleh pasokan bahan bakar diesel.

“Nah, ini ada beberapa yang akan kita lakukan untuk konversi PLTD ke PLTS ditambah baterai ya. Jadi untuk PLTD yang sudah tua dan tidak efisien kita lakukan replacemen,'' lanjutnya.

Penggantian PLTD akan dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS). Jisman mengatakan baterai diperlukan untuk mengatasi sifat pembangkitan listrik surya yang tidak selalu tersedia, terutama saat malam hari, sekaligus membantu menjaga keandalan sistem kelistrikan.

“Jadi sekarang sudah ada baterai yang BESS yang harganya pun turun Pak, kemudian harga panelnya pun turun sehingga dengan kita nanti mendorong 100 gigawatt peak ini banyak yang kita bisa dapatkan seperti tadi kan gitu ya ada mengurangi ada penyematan sekitar 70 sekian triliun itu ya bapak-bapak sekalian itu sudah kira kita hitung kemudian kita bisa mengurangi impor BBM kemudian mengurangi apa namanya CO2 emisi,” tambahnya.

Jisman juga menyebut BESS dapat digunakan untuk membantu pemulihan kelistrikan saat terjadi gangguan besar atau blackout. Sistem baterai yang telah terisi dapat menyediakan tegangan awal atau fungsi black start agar pembangkit besar dapat kembali beroperasi lebih cepat.

Dari sisi skema bisnis, PLN akan tetap menjadi pembeli listrik atau offtaker program PLTS 100 GWp. PLN juga akan menjalankan proses lelang, sementara peran swasta, PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, Danantara, serta pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden yang masih disiapkan.

“Kalau model bisnisnya saya kira kan offtaker-nya kan tetap PLN ya, offtaker-nya PLN nanti PLN yang melelangkan tinggal nanti seperti apa mekanismenya di dalam apakah nanti ada swasta yang mau gabung dengan PLN sendiri Nusantara Power sama Indonesia Power gitu Bapak-Ibu sekalian atau mungkin ada Danantara yang membiayai saya kira gitu nanti yang menjadi tapi tetap offtaker-nya adalah PLN,'' beber Jisman.

Baca Juga: Monopoli PLN Disorot, Legislator Usul RI Bentuk Dua BUMN Kelistrikan

Baca Juga: Perkuat Layanan Klaim dan Perbaikan Kendaraan, APLN Resmi Gandeng Wahana Wirawan

Jisman menambahkan, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan PLTS skala besar. Ia menyebut kebutuhan lahan berkisar satu hektare untuk kapasitas 1 megawatt, meski efisiensi teknologi memungkinkan kebutuhan lahan turun menjadi sekitar 0,8 hektare per MW.

Tahap awal program PLTS 100 GWp telah dimulai melalui 14 proyek berkapasitas total 5,3 GWp. Menurut Jisman, proyek-proyek tersebut sudah siap untuk dilelangkan dan membutuhkan investasi sekitar US$7,7 miliar atau sekitar Rp135 triliun. Pemerintah memperkirakan proyek awal itu dapat menghemat penggunaan BBM sekitar 320.000 kiloliter per tahun.

“Nah, ini ada langkah pertama groundbreaking yang sudah dilakukan di Bali minggu lalu, ada 5,3 gigawatt peak ini sudah ready artinya sudah bisa dilelangkan,'' tutupnya.