Siap-siap! Usia 18 Tahun Otomatis Dibuatkan Rekening Bank, Menkeu: Agar Bansos Tepat Sasaran
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan di balik instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta bank pelat merah (Himbara) menyiapkan pembukaan rekening secara masif bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.
Langkah strategis ini dirancang agar distribusi program bantuan pemerintah, termasuk Bantuan Sosial (Bansos), dapat disalurkan dengan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran langsung ke tangan penerima.
"(Tujuannya) kalau setiap bantuan betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu," ungkap Purbaya saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan wacana teknis dari skema pembukaan rekening tersebut. Nantinya, warga negara yang telah menginjak usia 18 tahun dan belum memiliki rekening akan dibuatkan akses perbankan secara otomatis.
Pemerintah berencana memadankan data kependudukan dengan sistem perbankan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat tersebut. Bahkan, ada wacana kuat untuk mengintegrasikan langsung pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan pembukaan rekening bank.
"Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya," beber Purbaya.
Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa pematangan rencana ini masih berada dalam tahap pembahasan awal di lintas kementerian.
Libatkan Bank Raksasa dan Integrasi Dukcapil
Instruksi ini sebelumnya juga telah disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menyebut Presiden Prabowo secara khusus telah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk memfasilitasi program ini.
Secara teknis, eksekusi kebijakan ini tidak akan berjalan secara mandiri, melainkan mengandalkan pemadanan data raksasa, meliputi:
Data Kependudukan: Menggunakan basis data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Sistem Perbankan: Pemadanan langsung dengan sistem terpusat di Bank Indonesia (BI).
Transaksi Digital: Mengintegrasikan infrastruktur pembayaran modern memanfaatkan kode QRIS.
"Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai," pungkas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: