BPS Blak-blakan soal DTSEN: Tak Ada Data Sosial yang Bisa Akurat 100%

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti blak-blakan soal akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Amalia, tidak ada data sosial masyarakat yang mungkin memiliki tingkat akurasi hingga 100 persen karena kondisi setiap orang terus berubah.

Amalia menjelaskan perubahan tersebut dapat terjadi kapan saja, mulai dari kelahiran dan kematian hingga perubahan pekerjaan. Karena itu, DTSEN harus terus dimutakhirkan agar tetap menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

"Namanya ini data manusia tidak pernah ada menuju akurat 100 persen karena setiap saat ada orang yang meninggal, setiap saat ada orang yang lahir," kata Amalia saat diwawancarai di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2026).

Menurut Amalia, perubahan kondisi ekonomi juga dapat membuat posisi seseorang dalam data kesejahteraan ikut berubah. Warga yang sebelumnya memiliki pekerjaan misalnya, bisa saja kehilangan sumber penghasilan sehingga kondisi sosial ekonominya berbeda dibandingkan saat data sebelumnya dicatat.

"Setiap saat ada orang yang berubah status yang tadinya punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan," ujarnya.

Perubahan kondisi masyarakat juga dapat terjadi akibat bencana yang membuat kehidupan seseorang berubah secara drastis. Amalia mencontohkan warga yang sebelumnya memiliki rumah dan aset dapat kehilangan harta benda setelah terdampak bencana.

"Setiap saat ada bencana yang mungkin bisa mengubah status masyarakat tersebut yang tadinya punya rumah menjadi tidak punya rumah, hartanya hilang," kata dia.

Kondisi tersebut menjadi alasan BPS menilai pemutakhiran DTSEN harus dilakukan secara berkelanjutan. Data sosial bukan sekadar daftar nama, tetapi gambaran kondisi masyarakat yang bisa berubah mengikuti berbagai peristiwa dalam kehidupan.

Amalia juga menegaskan tidak ada yang keliru dengan sistem desil maupun formulasinya dalam DTSEN. Perubahan posisi masyarakat dalam desil justru merupakan bagian dari proses penyempurnaan data yang terus dilakukan pemerintah.

Baca Juga: Bansos Tak Lagi Cuma Urusan Pemerintah, Warga Bisa Usul Penerima yang Harus Dicoret

"Jadi ini tidak ada yang salah tetapi bagian dari proses ini semua yang kita jalani dan alami saat ini adalah bagian dari proses penyempurnaan data yang dimiliki oleh kita bersama," kata Amalia.

Pemutakhiran tersebut juga berkaitan dengan masih adanya data yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah kini melakukan penyesuaian dan integrasi data sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur tentang DTSEN.

BPS juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan perubahan kondisi yang belum tercatat dalam DTSEN. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga dapat diperbarui ketika terjadi perubahan di lapangan.

"Kami buka seluas-luasnya pemerintah dan BPS juga terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan sampai nanti kita betul-betul mendapatkan database yang betul sempurna," ucapnya.

DTSEN diperlakukan sebagai data yang dinamis. Bagi pemerintah, tantangannya bukan membuat data yang tidak pernah berubah, melainkan memastikan pemutakhiran dilakukan secara rutin agar penyaluran program sosial semakin sesuai dengan kondisi warga.