Waketum Demokrat Balas Golkar Soal Tuduhan ke AHY: Terlalu Jauh Kalau Ditanggapin...

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf merespons pihak-pihak yang mengaitkan pidato Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Dede menilai tafsir tersebut terlalu jauh dan tidak sesuai dengan konteks pidato dari AHY.

Menurut Dede, pernyataan ketua umumnya mengenai kekuasaan yang memiliki batas merupakan bagian dari pembelajaran politik kepada kader dari Demokrat. Pesan tersebut berkaitan dengan prinsip periodisasi dalam demokrasi, bukan kode politik mengenai siapa yang akan maju dalam kontestasi Pilpres mendatang.

Baca Juga: Demokrat Ungkap Pesan Utama dari Pidato Keras AHY: Gunakan Kekuasaan Ini untuk Melayani!

“Apa yang disampaikan beliau adalah pelajaran demokrasi di mana pun, bahkan di seluruh dunia. Sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada yang namanya periodisasi,” kata Dede, dikutip Rabu (9/9/2026).

Dede menilai pidato politik seorang ketua umum partai semestinya ditempatkan dalam konteks komunikasi kepada kader. Apalagi, ketua umumnya tengah mengingatkan bahwa jabatan yang diperoleh melalui proses demokrasi mempunyai batas waktu.

Karena itu, ia mempertanyakan alasan pernyataan tersebut kemudian diarahkan menjadi sinyal ketua umumnya akan maju dalam Pilpres 2029. Ia menilai tafsir semacam itu justru terlalu jauh dari substansi yang disampaikan AHY.

“Jadi saya rasa terlalu jauh kalau ditanggapi lain oleh senior senior tadi,” kata Dede.

Namun Dede tidak secara khusus mempersoalkan adanya pandangan politik dari partai lain, tetapi meminta agar pernyataan ketua umumnya tidak langsung diterjemahkan sebagai manuver pencalonan.

Ia bahkan mengatakan pihaknya  tetap menghormati jika pimpinan partai politik lain memberikan pandangan kepada kadernya. Menurut Dede, dinamika semacam itu merupakan bagian normal dari kehidupan politik.

“Kami pun selalu respek jika ada pimpinan partai lain memberikan pandangan politik ke kadernya, karena itulah namanya pidato politik,” ujarnya.

Dede juga menilai pembicaraan mengenai pilpres masih terlalu dini. Saat ini, menurut dia, masih terdapat agenda politik dan legislasi yang lebih dekat untuk diselesaikan, salah satunya pembahasan mengenai revisi dari Undang-Undang Pemilu.

“Kita aja masih sibuk ngurusin revisi Undang-Undang Pemilu, jadi pasti masih jauh lah urusan itu,” tegas Dede.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membaca adanya sinyal politik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia dinilai sudah siap untuk menjadi lawan bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Doli menilai pernyataan politikus itu mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang untuk selamanya tidak hanya dapat dibaca sebagai pesan tentang demokrasi. Menurutnya, cara menyampaikan pernyataan tersebut, termasuk gestur dan posisi politiknya, memberi kesan bahwa politikus itu tengah mempersiapkan diri sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2029.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, dia seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

Baca Juga: AHY Sinyalkan Akan Jadi Lawan Prabowo, Ganjar Pranowo: PR Besar untuk Semua Elemen Bangsa...

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.