MBG Bermasalah, Akademisi: 'Lapor ke Siapa? Polisi Punya Dapur SPPG, TNI Punya, DPR Juga Punya SPPG, Runyam!'

Persoalan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan. Akademisi Ardianto Satriawan mempertanyakan mekanisme pengaduan apabila masyarakat menemukan masalah dalam pelaksanaan program tersebut.

Ardianto menilai persoalan menjadi rumit ketika sejumlah pihak yang seharusnya menjadi tempat pengaduan disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Keracunan MBG tuh runyam. Misal mau laporin ya. Lapor ke siapa?” kata Ardianto melalui akun X miliknya.

Ia kemudian mempertanyakan sejumlah jalur pengaduan, mulai dari kepolisian, TNI, DPRD, DPR hingga pejabat terkait. Menurut dia, persoalan potensi konflik kepentingan perlu menjadi perhatian ketika pihak-pihak tersebut juga memiliki keterkaitan dengan dapur SPPG.

"Lapor ke polisi? Polisinya punya dapur SPPG. Lapor ke tentara? Tentaranya punya dapur SPPG. Lapor ke DPRD? Anggota DPRD-nya punya dapur SPPG. Lapor ke DPR? Anggota DPR-nya punya dapur SPPG. Lapor ke pejabat terkait? Pejabatnya punya dapur SPPG,” ujarnya.

“Emang mau ditindaklanjuti laporannya?” lanjut Ardianto.

Mahfud MD Minta Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum

Sorotan terhadap persoalan keracunan MBG sebelumnya juga disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia mendesak pemerintah tidak berhenti pada evaluasi dapur atau SPPG yang berkaitan dengan kasus keracunan.

Mahfud meminta aparat penegak hukum memproses kasus tersebut sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penanganannya.

“Harusnya diproses hukum, dan dijelaskan kepada masyarakat,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (9/9/2026).

Menurut Mahfud, sejumlah dapur yang diduga berkaitan dengan kasus keracunan, baik kasus sebelumnya maupun yang terjadi belakangan, dinilai belum mendapatkan tindakan hukum yang tegas.

“Itu dapur yang menyebabkan banyak keracunan itu kan tidak diapa-apakan. Yang dulu maupun sekarang dibiarin aja menyebabkan anak-anak keracunan. Tidak diperiksa,” ujarnya.

Mahfud juga mengingatkan pemerintah agar persoalan keamanan pangan tidak dipandang sebagai persoalan teknis semata.

Ia khawatir program MBG yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak justru menimbulkan persoalan baru apabila kasus keracunan tidak ditangani secara serius dan transparan.

“MBG ini tetap jadi kelanjutan bencana selanjutnya. Bencana dunia pendidikan yang dicelakakan dalam fakta MBG,” kata Mahfud.