Polemik Obligasi Jakarta! Purbaya Bilang Uang DKI Banyak, Pramono Balik Jawab: Kami Juga Disuruh Bangun Banyak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap bersikukuh mengajukan penerbitan obligasi daerah meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Jakarta belum membutuhkan utang baru. Pramono punya alasan sederhana, Jakarta memang memiliki uang, tetapi kebutuhan pembangunan yang harus dikerjakan juga sangat besar.

"Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit," kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026). Pernyataan tersebut menjadi respons Pramono atas pandangan Purbaya yang meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi.

Purbaya sebelumnya mempertanyakan alasan pemerintah daerah mencari utang apabila kondisi kas masih kuat. Menurut dia, jika uang daerah masih banyak, pembiayaan melalui obligasi belum menjadi kebutuhan mendesak.

"Ya nggak apa-apa kalau mau terbitin, terbitin aja. Kan itu Pemda punya ini sendiri. Cuma kalau saya pikir ya, pandangan saya aja ya, kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang?" ujar Purbaya. Meski demikian, Purbaya tetap mengakui Pemprov DKI memiliki otonomi untuk menerbitkan obligasi jika memang merasa instrumen tersebut diperlukan.

Bagi Pramono, besarnya kas daerah tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah Jakarta membutuhkan sumber pembiayaan tambahan. Ia melihat kebutuhan pembangunan kota jauh lebih besar sehingga ruang fiskal yang tersedia perlu disesuaikan dengan target pembangunan yang hendak dikejar.

Rencana obligasi tersebut merupakan salah satu opsi pembiayaan yang disiapkan Pemprov DKI untuk mendukung pembangunan. Pemerintah daerah sebelumnya merencanakan penerbitan obligasi secara bertahap untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan Jakarta.

Salah satu proyek yang dikaitkan dengan rencana pembiayaan tersebut adalah kelanjutan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai menuju Dukuh Atas. Selain itu, kebutuhan pembiayaan juga berkaitan dengan pembangunan di sektor kesehatan dan sosial.

Pramono menegaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari pemerintah pusat terkait rencana tersebut. Namun, ia memastikan masukan itu tidak otomatis membuat Pemprov DKI membatalkan pengajuan obligasi daerah.

"Tanggapan saya, saya kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan," ujar Pramono. Sikap tersebut menunjukkan Pemprov DKI masih melihat obligasi sebagai instrumen yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Perdebatan itu kemudian tidak hanya menyangkut apakah Jakarta punya cukup uang atau tidak. Persoalannya juga menyentuh bagaimana pemerintah daerah menentukan sumber dana yang paling sesuai untuk membiayai proyek jangka panjang tanpa mengganggu kebutuhan anggaran lainnya.

Purbaya sendiri menyarankan alternatif pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurutnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur dengan tenor beberapa tahun.

Baca Juga: Jadi Beban Pemerintah Pusat, Purbaya Ingatkan Pramono Tak Terbitkan Obligasi

Pramono tetap memiliki pandangan berbeda mengenai kebutuhan pembiayaan Jakarta. Baginya, pembangunan yang besar membutuhkan ruang pendanaan yang juga besar sehingga keputusan mengenai instrumen pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan.

Perdebatan Purbaya dan Pramono pada akhirnya memperlihatkan dua sudut pandang mengenai keuangan Jakarta. Pemerintah pusat menekankan optimalisasi dana yang sudah tersedia sebelum menarik utang, sementara Pemprov DKI melihat besarnya agenda pembangunan sebagai alasan untuk tetap membuka sumber pembiayaan tambahan.