5 Fraksi Goyang Masinton! Bobby Nasution Angkat Bicara, Kemendagri Turun Tangan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim untuk memediasi konflik antara DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu di tengah wacana pemakzulan kepala daerah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tim Kemendagri telah turun ke Tapteng untuk membantu menyelesaikan persoalan antara DPRD dan pemerintah daerah. Wacana pemakzulan mencuat setelah lima fraksi DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, menyoroti pengelolaan anggaran daerah dan penanganan bencana.

"Sudah ada tim dari Kemendagri yang sudah turun ke sana, iya (untuk mediasi)," kata Tito di Medan, Rabu (9/9/2026).

Kelima fraksi tersebut menilai pemerintahan Masinton menghadapi sejumlah persoalan, terutama rendahnya penyerapan APBD 2026 dan penanganan bantuan pascabencana banjir yang dinilai belum maksimal.

Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang yang menjadi juru bicara lima fraksi sebelumnya menyebut realisasi APBD Tapteng hingga Agustus 2026 baru mencapai sekitar 30%.

"Kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD. Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026, berarti sudah memasuki akhir triwulan ketiga hanya mencapai 30%. Tentu hal ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapteng," kata Hazmi.

Namun, angka tersebut dibantah Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDI Perjuangan Disman Sihombing. Menurutnya, angka sekitar 30% merupakan data realisasi hingga Juni 2026, bukan Agustus. Setelah itu, kata dia, penyerapan anggaran telah bergerak dan sejumlah kegiatan tender mulai berjalan.

Selain persoalan APBD, lima fraksi menyoroti penanganan banjir dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD terkait bantuan korban banjir serta beasiswa yang bersumber dari APBD.

"Kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapteng yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir," ujar Hazmi.

Kelima fraksi juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran, termasuk melaporkan Masinton dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kepada aparat penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Mereka juga mewacanakan pemakzulan melalui DPRD Tapteng.

Di tengah persoalan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapteng mengutamakan pemulihan pascabencana. Bobby menilai konflik politik tidak boleh mengorbankan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan.

"Yang kasihan masyarakat. Yang kasihan masyarakat untuk hal-hal seperti itu tentunya yang dikorbankan utama masyarakat. Apalagi itu daerah bencana ya. Sebagai daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah-daerah yang lain," kata Bobby.

Bobby meminta pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama menyelesaikan persoalan bencana sebelum menyelesaikan hubungan politik antara kepala daerah dan DPRD.

"Dikira kami yang tidak menyalurkan. Saya hanya menyampaikan, kalau kami tidak menyalurkan, kenapa daerah lain sudah tersalurkan? Nah, ini ayo sama-sama lah semangatnya untuk menyelesaikan bencana dulu lah, itu dulu. Mudah-mudahan dari penyelesaian bencana, habis ini jadi penyelesaian hubungan antara bupati dan DPRD," ujarnya.

Sementara itu, Masinton menegaskan tidak akan mundur dari jabatan Bupati Tapteng hanya karena tekanan politik. Ia menilai wacana pemakzulan tidak terlepas dari dinamika politik yang masih terbawa dari kontestasi Pilkada sebelumnya.

"Kalau kita masih menggunakan cara-cara politik lama, kapan Tapanuli Tengah ini mau maju? Kita harus menghormati aturan, etika dan norma dalam pemerintahan. Jangan karena kepentingan politik kemudian pembangunan dan kepentingan masyarakat kita korbankan," tegas Masinton saat ditemui di rumah dinasnya, Minggu (6/9/2026).

Masinton juga menegaskan dirinya bersama Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi Lubis memperoleh mandat dari masyarakat melalui Pilkada 2024 untuk masa jabatan 2025–2030.

"Saya tidak akan mundur hanya karena tekanan politik. Kalau ada yang tidak menerima hasil Pilkada, mari kita hormati pilihan rakyat. Kalau ingin bertanding lagi, ada waktunya, ada Pilkada berikutnya. Silakan berkompetisi kembali secara demokratis," tegasnya.

Ia meminta seluruh pihak tidak menjadikan persoalan politik sebagai sumber perpecahan di tengah masyarakat, terutama ketika Tapteng masih menghadapi proses pemulihan pascabencana.

"Kita sedang menghadapi kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. Banyak saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan masih membutuhkan pemulihan. Jangan energi kita habiskan untuk konflik politik yang justru bisa memecah masyarakat," ungkap Masinton.