Soal Ekonomi Konstitusi, Prabowo: Kalau Tak Ada yang Mau, Saya Jalankan Sendiri

Politisi senior sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan perekonomian nasional pada prinsip-prinsip konstitusi.

Menurut Fahri, Prabowo tidak akan mengompromikan prinsip perekonomian kerakyatan yang diamanatkan UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.

Hal itu disampaikan Fahri dalam podcast di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama Faizal Assegaf. Dalam kesempatan tersebut, Fahri menceritakan ketegasan Prabowo ketika berhadapan dengan jajaran kabinet maupun pihak yang masih meragukan arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Menurut Fahri, Prabowo memiliki tekad untuk mengakhiri kebocoran anggaran dan ketimpangan sosial yang selama ini berdampak pada masyarakat bawah.

"Harusnya makin banyak yang memberikan masukan ya, bahwa jalan konstitusi, jalan Prabowo yang saya katakan itu kembali ke ekonomi konstitusi itu yang kita jalankan. Dan beliau kalau rapat-rapat itu dia bilang, 'Kalau semua orang tidak mau lakukan, saya akan jalankan sendiri.' Maksudnya ya dia memang enggak mau berubah. Dia mau kembali ke ekonomi konstitusi," ungkap Fahri.

Fahri menjelaskan, gagasan ekonomi konstitusi yang disebutnya diusung Prabowo bertumpu pada penguatan sistem koperasi. Selain itu, terdapat pembatasan terhadap ruang gerak kapitalisme ugal-ugalan serta pemerataan akses perbankan bagi masyarakat kecil.

Baca Juga: Terorisme Hilang di Masa Prabowo, Ini Kata Fahri Hamzah

Menurut Fahri, langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Aktivis 98 itu juga mengingatkan para menteri dan pembantu presiden agar memiliki arah yang sama dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

Ia menilai keteguhan Prabowo menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional tidak semestinya disandera oleh kepentingan kelompok maupun pragmatisme politik semata.