Mahfud MD Punya Ide Baru Kelola MBG: Kepala Desa Bisa Jadi Penanggung Jawab

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai Mahfud MD bisa menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa jika pengelolaannya tidak lagi bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengusulkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau kepala desa mengambil alih peran tersebut.

Mahfud melihat desa memiliki struktur yang lebih dekat dengan masyarakat penerima manfaat. Dengan pengelolaan di tingkat lokal, program MBG menurutnya dapat sekaligus memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi koperasi serta masyarakat desa.

"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh," kata Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Jumat (11/9/2026).

Dalam skema yang ia tawarkan, makanan tidak harus diproduksi oleh satu dapur besar untuk melayani ribuan penerima. Mahfud justru mengusulkan agar proses memasak dilakukan di sekolah-sekolah sehingga pelaksanaan MBG lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat.

"Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu," tutur dia.

Mahfud juga memasukkan kepala desa sebagai opsi apabila KDMP tidak dapat menjalankan fungsi tersebut. Menurutnya, penyaluran dan pengelolaan melalui kepala desa akan membuat pihak yang bertanggung jawab atas program lebih mudah ditelusuri.

"Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya," ujar Mahfud.

Dengan mekanisme tersebut, kepala desa tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pertanggungjawaban pengelolaan MBG. Mahfud menilai hal itu penting agar ketika muncul persoalan, pihak yang mengelola dana dan kegiatan di tingkat desa dapat dimintai pertanggungjawaban.

Baca Juga: Peringatan dari Pakar, Bukan Tak Mungkin Ada Upaya Hancurkan Prabowo Lewat Kasus Keracunan MBG

Gagasan tersebut muncul bersamaan dengan kritik Mahfud terhadap sistem SPPG. Ia menyarankan kontrak SPPG diputus dan dapur MBG yang selama ini menjadi pelaksana utama tidak lagi digunakan.

"Itu tadi menurut saya, sederhana rumusannya. Sudah, putus kontrak. Lalu SPPG-nya ndak diperlukan lagi, lalu KDMP itulah yang dijadikan atau Kepala Desa kalau KDMP-nya katanya juga bermasalah," ucapnya.

Menurut Mahfud, perubahan tersebut dapat membuat manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan. Desa dan koperasi juga bisa mendapatkan aktivitas ekonomi baru karena terlibat langsung dalam penyediaan kebutuhan MBG.

Di sisi lain, ia menilai pengelolaan yang lebih dekat dengan sekolah dapat membantu mengendalikan persoalan dalam penyediaan makanan. Mahfud sebelumnya mengkritik beban SPPG yang harus menyiapkan makanan untuk sekitar 2.000 anak setiap hari.

Ia menggambarkan pekerjaan tersebut seperti menggelar pesta setiap hari dan menilai pola tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Mahfud kemudian mengaitkan persoalan itu dengan risiko keracunan MBG, meski penilaian tersebut merupakan pandangannya terhadap sistem yang berjalan.

"Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa," kata Mahfud.

Mahfud menawarkan model MBG yang lebih terdesentralisasi dengan desa, KDMP, dan sekolah sebagai bagian utama pengelolaan. Usulan tersebut belum menjadi kebijakan pemerintah, tetapi menjadi salah satu gagasan yang muncul di tengah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.