Bima Arya Sentil Kepala Daerah, Target Ekonomi 8 Persen Bisa Ambyar Jika Cuma Andalkan Belanja

Kemendagri menilai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen tidak akan tercapai tanpa kontribusi daerah. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah, tetapi membangun ekosistem ekonomi dari produksi hingga penciptaan lapangan kerja.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional harus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, kepala daerah perlu memahami indikator ekonomi dan pembangunan serta menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi nasional itu enggak mungkin tercapai targetnya tanpa kontribusi dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan tidak mungkin ekonomi daerah itu berkembang ketika kepala daerahnya enggak paham bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).

Bima menekankan kepala daerah perlu memahami berbagai indikator pembangunan, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemahaman tersebut dinilai penting agar kebijakan daerah dapat diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Kemendagri, kata Bima, akan membimbing pemerintah daerah dalam memahami dan menerjemahkan indikator pembangunan tersebut ke dalam kebijakan yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Selain itu, kepala daerah diminta tidak menjadikan belanja pemerintah (government spending) sebagai satu-satunya penggerak ekonomi. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir.

Ekosistem tersebut mencakup penguatan produksi lokal, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing.

Bima mengatakan langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat melalui indikator makro, tetapi juga memberikan dampak terhadap masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan.

Dalam arahannya, Bima juga memberikan sejumlah catatan terkait keberlanjutan pembangunan di Kota Batam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Batam yang cepat perlu diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur.

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain penyediaan air bersih, transportasi publik, penanganan kemacetan, serta pengelolaan sampah secara terpadu.

Bima juga menyoroti tingginya arus migrasi penduduk ke Batam. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengantisipasi perkembangan kota.

Baca Juga: Kejar Pertumbuhan 8%, Kemendagri Minta Daerah Fokus Cari Akar Masalah Ekonomi

Baca Juga: Mendagri Tito Dorong Ekonomi Tumbuh Dua Digit agar RI Keluar dari Middle Income Trap

Baca Juga: Tinjau Lokasi Terparah, Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Dampak Gempa

Penataan ruang tersebut juga perlu memastikan pembangunan berlangsung inklusif dan tidak diskriminatif di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk.

Di sisi lain, Bima mengingatkan pembangunan fisik dan modernisasi Batam perlu tetap memperhatikan identitas kebudayaan lokal. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan pelestarian nilai budaya dan sejarah.

“Batam punya modal untuk membangun identitas itu dengan kultur yang ada. Jangan sampai luntur Pak. Jangan sampai telat,” pungkas Bima.