PNS Kesulitan Gaji, Mahfud MD Kritik Purbaya Gagal

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kembali mengkritik gaya komunikasi mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Salah satu pernyataan Purbaya yang menjadi sorotan adalah soal 490 daerah yang disebut terancam tidak mampu membayar gaji pegawai akibat keterbatasan anggaran.

Dalam siniar Terus Terang yang tayang pada Senin (14/9/2026), Mahfud menilai pernyataan tersebut justru memicu keresahan di tengah masyarakat dan aparatur sipil negara di daerah.

Menurut Mahfud, kondisi keuangan negara memang sedang sulit akibat kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah. Namun, seorang Menteri Keuangan dinilai tidak seharusnya menyampaikan persoalan tersebut dengan cara yang justru menimbulkan kepanikan.

"Itu meresahkan gitu... Menteri Keuangan akan membangun optimisme dan memberi harapan. Presiden mungkin enggak happy, ini Menteri Keuangan mengatakan begitu," ujar Mahfud.

Mahfud menilai seorang menteri seharusnya berperan mencari jalan keluar atas persoalan yang muncul. Menurut dia, masalah tersebut tidak perlu disampaikan ke publik secara terbuka jika justru membuat situasi semakin gaduh.

"Mestinya dia segera mencari jalan keluar aja, gak usah mengumumkan 490 (daerah). ... Komunikasi publiknya buruk gitu. Harusnya menjadi bumper-nya presiden seorang menteri yang sedang aktif itu," tegasnya.

Mahfud juga menyoroti dampak pemangkasan dana dari pusat ke daerah atau DAU terhadap operasional pemerintah daerah. Ia menyebut mendapat keluhan dari Dr. Umar Wahid, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada), mengenai kondisi keuangan daerah yang semakin sulit.

Menurut Mahfud, sejumlah kepala daerah bahkan mulai menjajaki kemungkinan menggunakan dana segar yang dimiliki rumah sakit daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.

Baca Juga: Purbaya Sempat 'Ribut' dengan Pramono, Mahfud MD: Terlalu Percaya Diri

"Mereka sudah minta disiapkan atau menjajaki agar rumah sakit daerah yang punya dana segar dari orang-orang sakit itu dipakai dananya oleh daerah dulu. Nah, itu kan lalu membalik, bahwa orang sakit lalu mensubsidi pembangunan untuk orang sehat. Kan begitu, itu gak bagus juga," kata Mahfud.

Mahfud menilai rangkaian persoalan tersebut, ditambah buruknya komunikasi publik, menjadi alasan yang menurutnya menguatkan keputusan pencopotan Purbaya Yudi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan.