Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Tangki Mobil Diubah Bisa Tampung 1 Ton, Bahlil Bongkar Modus Penimbunan BBM Subsidi

        Tangki Mobil Diubah Bisa Tampung 1 Ton, Bahlil Bongkar Modus Penimbunan BBM Subsidi Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Antrean panjang BBM subsidi di Makassar, Sulawesi Selatan, ternyata tidak hanya dikaitkan dengan lonjakan permintaan masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap adanya kendaraan yang tangkinya dimodifikasi hingga mampu menampung 700 liter bahkan 1 ton BBM subsidi.

        Temuan tersebut menjadi perhatian karena kendaraan dengan kapasitas tangki yang tidak wajar berpotensi digunakan untuk mengambil BBM subsidi dalam jumlah besar. Bahlil menyebut praktik semacam itu menjadi salah satu faktor yang membuat antrean pembelian BBM subsidi di Makassar memanjang.

        "Jauh lebih dari itu ada mobil-mobil, truk, bikin tangki gede, besar sampai 700 liter, 1 ton, isi minyak di situ. Dalam hati saya, ini bagaimana model begini? Kalau begini, mau tunggu Menteri ESDM dari langit pun akan tetap seperti ini," ujar Bahlil.

        Dugaan penimbunan tersebut juga bukan hanya berdasarkan temuan tangki modifikasi. Polda Sulawesi Selatan sebelumnya mengungkap 10 perkara penyalahgunaan BBM subsidi sepanjang Agustus-September 2026 dengan 17 orang yang ditangkap.

        Dalam salah satu kasus, polisi menemukan mobil dengan tangki modifikasi yang digunakan untuk mengisi BBM subsidi di SPBU sebelum bahan bakar tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Polisi turut menyita puluhan jeriken berisi solar, tangki modifikasi, pompa sedot, serta beberapa barcode MyPertamina.

        Pengungkapan lainnya juga menunjukkan adanya upaya menampung BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian diperjualbelikan. Total barang bukti dari rangkaian pengungkapan tersebut mencapai 18.905 liter BBM subsidi.

        Bahlil mengatakan persoalan antrean di Makassar tidak hanya disebabkan oleh dugaan penimbunan. Menurut dia, terjadi pula pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi yang membuat permintaan terhadap Pertalite dan jenis BBM subsidi lainnya meningkat.

        "Yang terjadi sekarang itu kan adalah sebagian ada yang shifting sebenarnya, dari yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi," kata Bahlil.

        Fenomena tersebut sebelumnya juga disoroti BPH Migas setelah harga sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Kondisi itu disebut mendorong sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih membeli BBM subsidi sehingga tekanan terhadap pasokan di SPBU meningkat.

        Meski antrean sempat mengular hingga mengganggu lalu lintas, Bahlil menegaskan persoalan tersebut bukan berarti stok BBM nasional berada dalam kondisi habis. Ia menyebut cadangan BBM nasional masih berada dalam batas minimal sekitar 18 hingga 20 hari.

        Baca Juga: Bahlil Ungkap Penyebab Antrean BBM di Makassar

        Pemerintah kemudian mengambil sejumlah langkah untuk mengurai antrean di Sulsel. Selain menambah pasokan dan memperpanjang waktu operasional SPBU, pemerintah daerah menerapkan aturan pembelian BBM subsidi berdasarkan nomor polisi ganjil-genap serta mengatur waktu pembelian bagi kendaraan besar seperti truk dan bus.

        Bahlil mengatakan antrean di sejumlah titik mulai terurai setelah langkah-langkah tersebut dilakukan. Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk memastikan distribusi BBM subsidi kembali berjalan sekaligus mencegah penyalahgunaan.

        "Sekarang alhamdulillah sudah mulai terurai. Kami akan melakukan hal-hal yang penting untuk menjaga agar subsidi tepat sasaran," ujar Bahlil.

        Kementerian ESDM kini juga sedang menyiapkan aturan pembatasan distribusi Pertalite dan Biosolar agar subsidi lebih tepat sasaran. Bahlil kembali mengimbau masyarakat yang tergolong mampu, terutama pemilik kendaraan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi, agar tidak menggunakan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak.

        Antrean BBM di Makassar tidak berdiri sebagai persoalan pasokan semata. Peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi, dugaan penimbunan menggunakan kendaraan bertangki modifikasi, serta pembelian dalam jumlah besar menjadi sejumlah faktor yang kini sedang direspons pemerintah melalui pengaturan distribusi dan penegakan hukum.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: