Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        DPR Setujui Anggaran ESDM 2027 Rp27,37 T, 82% untuk Infrastruktur Energi

        DPR Setujui Anggaran ESDM 2027 Rp27,37 T, 82% untuk Infrastruktur Energi Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur energi dan program strategis.

        Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pagu anggaran tersebut tidak mengalami perubahan dari usulan yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Dari total Rp27,37 triliun, sekitar Rp22,51 triliun atau 82% dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur.

        "Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

        Sementara itu, sekitar Rp3,59 triliun dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp1,27 triliun untuk program publik nonfisik.

        Dalam anggaran infrastruktur tersebut, pemerintah menyiapkan Rp9,32 triliun untuk pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi. Anggaran lainnya dialokasikan untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebesar Rp5,21 triliun yang ditujukan untuk 959.232 sambungan rumah.

        Pemerintah juga mengalokasikan Rp949 miliar untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga.

        Bahlil mengatakan pemerataan akses listrik tidak hanya menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga desa dan dusun yang hingga kini belum mendapatkan layanan kelistrikan.

        "Maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan," tegasnya.

        Berdasarkan penyampaian Bahlil, masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan terkait akses kelistrikan. Pada program tahun 2025 yang diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik. Sementara itu, program tahun 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.

        Untuk program BPBL, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penetapan penerima manfaat. Bahlil menekankan agar proses administrasi tidak justru menghambat masyarakat yang membutuhkan akses listrik.

        "Desil itu penting. Tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok," ujarnya.

        Baca Juga: Isu Internal Kemenkeu Mencuat Usai Purbaya Dicopot, Bahlil Ingatkan Hak Prerogatif Prabowo

        Baca Juga: Keandalan PLTA Terganggu Elnino, Bahlil dan PLN Cari Jalan Keluar

        Selain listrik desa dan jaringan gas rumah tangga, anggaran ESDM 2027 mencakup pembangunan sejumlah infrastruktur gas. Pemerintah mengalokasikan Rp3,95 triliun untuk pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei, Rp702,38 miliar untuk Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta, serta Rp577,56 miliar untuk Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung.

        Program lainnya mencakup penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, pembangunan tiga unit PLTMH, program kompor listrik, konversi 63.000 unit sepeda motor listrik, serta pembangunan Kapal Geomarin V.

        Dengan disetujuinya pagu Rp27,37 triliun oleh Komisi XII DPR RI, anggaran Kementerian ESDM tahun depan akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur sekaligus perluasan akses energi. Porsi terbesar diarahkan untuk program strategis dan pembangunan fisik yang mencakup sektor listrik, gas bumi, hingga energi baru dan terbarukan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: