Purbaya Diganti, Pengamat Pertanyakan Alasan Pilih Pengganti dari Tim yang Sama

Pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang menduga ada pihak yang tidak senang dengan Purbaya Yudhi Sadewa sehingga memengaruhi Presiden dalam keputusan pergantian tersebut.

Menurut Gumarang, sosok yang menggantikan Purbaya tidak hanya perlu dilihat dari kapasitasnya. Faktor yang melatarbelakangi keputusan pergantian juga dinilai perlu menjadi perhatian.

"Diduga ada pihak yang tidak senang dengan Purbaya dan mempengaruhi Presiden untuk menggatinya dengan pihak yang dianggap aman baginya," kata Gumarang.

Gumarang menilai pergantian Purbaya belum tentu membawa perubahan positif terhadap kondisi pasar maupun nilai tukar rupiah. Alasannya, pengganti Purbaya disebut masih berasal dari satu tim.

Menurut dia, pergantian figur dari dalam tim yang sama belum tentu menghasilkan pendekatan kebijakan yang berbeda.

"Pergantian Purbaya nampak tidak akan mengalami perubahan positif terhadap pasar atau rupiah pak, karena penggantinya bekas satu tim. Karena penggantinya juga seharusnya punya tanggung jawab karena satu tim, ini namanya jeruk makan jeruk," ujarnya.

Jika Presiden memang menginginkan perubahan, Gumarang menilai sosok dari luar tim Purbaya dapat dipertimbangkan. Sebab, wakil merupakan bagian dari tim yang bekerja bersama pimpinan.

"Lebih baik cari dari luar karena wakil merupakan bagian dari Purbaya. Keberhasilan Purbaya juga tidak lepas peran wakilnya," tutur Gumarang.

Gumarang juga mengingatkan bahwa jabatan menteri merupakan jabatan politik, bukan jabatan karier. Karena itu, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian.

Namun, menurut dia, penggunaan kewenangan tersebut tetap perlu disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Karena menteri jabatan politik bukan karir, bisa saja ganti Purbaya bukan wakilnya. Kalau wakilnya memang bagus dalam hal kebijakan fiskal dan mampu merubah sentimen pasar menjadi positif sehingga kurs rupiah menjadi kuat, kenapa tidak dilakukan di saat Purbaya?" kata Gumarang.

Kondisi tersebut, lanjut Gumarang, memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya faktor lain di balik pergantian Purbaya.

Jika tujuan pergantian adalah memperbaiki kebijakan fiskal dan sentimen pasar, publik dinilai perlu mengetahui alasan sosok dari tim yang sama justru dipertahankan atau dipilih sebagai pengganti.

Gumarang menilai pergantian pejabat tidak semestinya hanya dipandang sebagai perubahan individu. Perubahan juga perlu mempertimbangkan apakah sosok yang ditunjuk membawa perspektif dan kebijakan yang berbeda dari tim sebelumnya.

"Kalau wakilnya memang bagus dalam hal kebijakan fiskal dan mampu merubah sentimen pasar menjadi positif sehingga kurs rupiah menjadi kuat, kenapa tidak dilakukan di saat Purbaya? Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada konflik tersembunyi selama ini antara wakil dan Purbaya? atau ada rasa tidak senang keberadaan satu sama lainnya?" ujarnya.

Baca Juga: Isu Internal Kemenkeu Mencuat Usai Purbaya Dicopot, Bahlil Ingatkan Hak Prerogatif Prabowo

Menurut Gumarang, pergantian tersebut juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap kepercayaan pasar dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Ia menilai publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai alasan pergantian agar keputusan Presiden tidak menimbulkan spekulasi mengenai kepentingan tertentu.

"Penggunaan hak prerogatif Presiden hendaklah didasari dengan alasan yang akuntabilitas atau bisa dipertanggungjawabkan dengan publik, bukan menggunakannya semuanya," pungkas Gumarang.